RM.id Rakyat Merdeka - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/11) siang.
Pertemuan yang berlangsung di tengah isu reshuffle kabinet, jelang Rabu Pon 8 Desember 2021 ini pun memunculkan banyak spekulasi.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Yusril mengemukakan niatnya untuk membantu Presiden mendalami berbagai permasalahan hukum, tentang Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca juga : Terlalu Rakus, Pria Diusir Dari Restoran All You Can Eat
Saat ini, RUU tentang Ibu Kota Negara masih dibahas di DPR.
"Salah satu yang dibahas adalah soal kepastian hukum, mengenai pertanahan di IKN," ujar Yusril.
Yusril yang juga menjadi lawyer beberapa perusahaan pengembang raksasa dalam dan negeri, berniat mengorganisir peranan swasta yang berkeinginan membangun commercial area di IKN.
Baca juga : Cek Rumah Pompa, Ganjar Minta Petugas Siaga 24 Jam Antisipasi Banjir
Pembiayaan sepenuhnya dilakukan oleh swasta, sesuai peruntukan lahan mengikuti master plan IKN. “Tanpa pengembangan commercial area, IKN bisa menjadi kota hantu” cetus Yusril.
Presiden menyambut baik masukan dan pendapat terkait pembangunan IKN. Terkait aspek-aspek hukum, Jokowi menyerahkan detil-detil permasalahannya untuk didiskusikan dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa.
"Presiden sangat antusias membahas IKN, dan berharap pembangunan dan kepindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur berjalan sesuai rencana," pungkas Yusril. [SAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.