RM.id Rakyat Merdeka - Dalam sejarah, Indonesia telah beberapa kali melakukan perpindahan ibu kota semasa awal kemerdekaan. Daerah yang sempat dijadikan ibu kota pada masa itu adalah Yogyakarta, Bukittinggi (Sumatera Barat), dan terakhir Jakarta. Motif perpindahan ini lebih didorong situasi politik dan keamanan pada waktu itu.
Perpindahan Ibu Kota juga telah diwacanakan pada pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Presiden Soekarno merencanakan perpindahan Ibu Kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara Presiden Soeharto menginginkan pindah ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat.
Kini, setelah lebih dari 60 tahun ibu kota di DKI Jakarta mengharuskan kita untuk melakukan perpindahan kembali. Jika dulu dilakukan dengan motif politik, namun kali ini dilakukan dengan banyak pertimbangan dengan harapan terjadi peningkatan perkembangan masyarakat secara keseluruhan baik pada bidang politik, sosial, sumber daya manusia, serta ekonomi.
Baca juga : IKN Dari Perspektif Intelijen Dan Keamanan
Dengan berbagai pertimbangan yang matang, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) dipilih sebagai Ibu Kota baru menggantikan DKI Jakarta pada 2024. Kepastian perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selanjutnya, pengaturan IKN mengacu pada UU tersebut, termasuk menegaskan status IKN serta mengatur tentang pemimpin IKN.
Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, terdapat dua pertimbangan utama mengapa Kalimantan Timur dipilih sebagai Ibu Kota baru. Yaitu alasan geografis dan pemerataan pembangunan.
Manurut BG, sapaan akrab Budi Gunawan, secara geografis Kalimantan Timur berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur dan berada di jalur khatulistiwa. Di samping itu, Kalimantan Timur juga memiliki wilayah yang luas untuk dikembangkan menjadi Ibu Kota modern dan profesional. Kalimantan Timur juga tidak berada di lempengan gempa sehingga jarang terjadi bencana.
Baca juga : Lawan Bali United, Pesut Etam Tanpa 4 Pilar
“Posisi Kalimantan Timur juga diharapkan memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan begitu, dapat mendukung perkembangan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (1/3).
Alasan lainnya adalah, seperti yang dikemukakan Presiden Jokowi bahwa penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pulau Jawa ditempati 56 persen penduduk Indonesia, atau sebanyak 156 juta penduduk mendiami wilayah Pulau Jawa.
Kondisi ini, selain manjadi beban bagi Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta dan Jabodetabek, juga pembangunan dan roda perekonomian akan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya, penduduk di luar Jawa akan lambat tersentuh pembangunan. “Hal ini akan memperparah tingkat kesenjangan pembangunan antar penduduk dan antar wilayah,” ujarJokowi.
Baca juga : BAIS Perkuat Kerja Sama Intelijen Dari Berbagai Lembaga
Dengan demikian, IKN merupakan upaya membangun di Kalimantan agar berdampak peningkatan kesejahteraan Kalimantan adalah persepsi yang keliru. Karena sejatinya adalah IKN membangun Kalimantan agar terjadi kesimbangan spasial geopolitik Indonesia.
Intelligent City
IKN memiliki visi ‘Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable’. Visi tersebut diterjemahkan melalui pengembangan kota yang berdampingan dengan alam melalui konsep forest city serta smart and intelligent city. Melalui visinya, diharapkan IKN dapat menjadi kota yang mengedepankan inklusi sosial dan modern, dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.