IKN Dari Perspektif Intelijen Dan Keamanan

RM.id  Rakyat Merdeka - Oleh: Alto Labetubun

Pada tanggal 18 Januari 2022, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan diresmikannya UU ini, Pemerintah punya landasan hukum untuk memulai proses pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Rencana yang dimulai melalui pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di depan MPR pada tanggal 16 Agustus 2019 mendapat respons positif dari berbagai pihak, namun juga mendapatkan reaksi penolakan dari beberapa elemen masyarakat. Tentu dinamika ini adalah sesuatu yang wajar terhadap sebuah keputusan politik seperti ini, dan narasi penolakan pun memakai alasan yang beragam pula. 

Baca juga : Datangkan Ary Ginanjar, IPDN Perkuat Integritas Dan Disiplin Praja

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dalam pernyataannya pada tanggal 7 Februari 2022 di media elektronik, mendukung sepenuhnya keputusan pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara. Selain sebagai sejarah baru Indonesia, keputusan Presiden yang disetujui oleh DPR menunjukkan keinginan Presiden untuk mengubah stigma bahwa Indonesia hanya Pulau Jawa. Kepala BIN mengatakan bahwa Indonesia memiliki luas yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa. Maka Bapak Presiden ingin tidak ada kesenjangan antara Pulau Jawa dan lainnya.

Sebagai seorang analis konflik dan keamanan, saya sepakat dengan pernyataan Kepala BIN terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Saya yakin bahwa Presiden Indonesia sudah pasti puas dengan analisis intelijen yang diberikan BIN terkait keputusan pemindahan IKN dimaksud.

Saya mencoba membedah keuntungan pemindahan IKN dari perspektif taktis intelijen dan keamanan.

Baca juga : Bamsoet Minta MBI Jadi Perekat Persatuan Dan Penggerak Ekonomi

Pertama, pembangunan IKN baru di lokasi yang juga baru menciptakan sebuah proses proximity resetting antara infrastruktur pemerintahan dengan infrastruktur Lembaga/negara asing yang juga akan berkantor di IKN baru. Dengan demikian, maka pengamanan infrastruktur pemerintahan terhadap potensi aksi kontra intelijen seperti surveillance maupun eavesdropping bisa diminimalisir. Hal ini berbeda dengan situasi di Jakarta sekarang, yang infrastruktur pemerintahan berada dalam proximity dengan kantor atau infrastruktur negara asing.

Kedua, keberadaan IKN baru yang terletak di luar Pulau Jawa memberi peluang yang lebih besar terhadap keberlanjutan pemerintahan apabila mendapat serangan militer konvensional maupun hibrida yang bertujuan melumpuhkan struktur komando dan kontrol (command and control) institusi pemerintah dan Hankam. Saat ini, hampir seluruh struktur komando dan kontrol Hankam Indonesia berada di Pulau Jawa. Otomatis resiko lumpuhnya pemerintahan jika struktur komando dan kontrol HanKam di Pulau Jawa diserang dan/atau disabotase dalam skenario serangan non-konvensional atau hibrida menjadi sangat tinggi. Keberadaan IKN baru di luar pulau Jawa akan mendorong penyebaran unsur Komando dan Kontrol ke berbagai daerah di luar pulau Jawa, sehingga vulnerability menjadi lebih kecil. 

Ketiga, tingginya jumlah penduduk di Pulau Jawa dan semakin lancarnya akses dari satu kota ke kota lain di Pulau Jawa maka resiko disrupsi pemerintahan akibat pergerakkan massa juga tinggi. Dalam dekade terakhir bisa dilihat bagaimana pergerakan massa ke Jakarta dalam berbagai kesempatan berhasil mengganggu jalannya pemerintahan di ibukota Negara, dan berimbas pada meningkatnya instabilitas keamanan di skala nasional. 

Baca juga : Menag: Pers Efektif Perkuat Moderasi Beragama

Dari ketiga alasan berdasarkan sudut pandang intelijen dan keamanan di atas, sudah tepat keputusan Pemerintah lewat inisiatif Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke “Nusantara”, dan sudah tepat dukungan yang diberikan Badan Intelijen Negara terhadap keputusan bersejarah dimaksud.***

Penulis: Analis Konflik dan Keamanan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.