RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi kesal karena kementerian, lembaga hingga Pemda masih membeli produk impor untuk kegiatan operasionalnya. Produk yang diimpor pun terkesan sepele. Seperti seragam, pulpen, kursi, traktor, alat kesehatan (alkes), CCTV, dan laptop. Mantan Wali Kota Solo itu pun minta kebiasaan membeli produk impor dihentikan dan beralih membeli produk dalam negeri.
“Mau terus begini? Cukup,” kata Jokowi saat memberikan arahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022, kepada para menteri, kepala daerah, dan Dirut BUMN di Nusa Dua, Bali, kemarin.
Dalam pidatonya, Jokowi menyoroti produk-produk yang dibeli dari luar negeri. Mengetahui daftar tersebut, Jokowi kesal. Soalnya, menurut dia, produk tersebut bisa dibikin di dalam negeri. Ia mencontohkan CCTV yang masih dibeli impor. “Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara maju? Buat CCTV aja beli impor,” keluh Jokowi.
Baca juga : Luhut-Puan Tak Bicara Penundaan Pemilu
Selain itu, dia menyoroti, seragam dan sepatu tentara dan polisi yang masih dibeli dari luar negeri. Daftar lain adalah alkes seperti tempat tidur untuk rumah sakit. Padahal menurut Jokowi, tempat tidur untuk RS sudah diproduksi di Yogyakarta, Bekasi dan Tangerang.
Begitu juga dengan alat mesin pertanian (alsintan) seperti traktor masih diimpor. Padahal, kata Jokowi, alsintan seperti itu bukan teknologi tinggi. Ia lalu menceritakan saat menanam jagung di Atambua, NTT. Ternyata traktor yang digunakan merupakan impor. “Waduh, nggak boleh ini pak Menteri (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) nggak boleh,” kata Jokowi.
Yang bikin tambah miris, barang-barang seperti kertas, pulpen, buku tulis, dan kursi, ternyata juga impor. “Haduh,” keluh Jokowi lagi.
Baca juga : Masyarakat Optimis, Bisa...
Bukan cuma itu saja. Jokowi tambah geregetan saat mengetahui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berencana mengimpor kursi dan laptop. Padahal, menurut Jokowi, Indonesia sudah bisa bikin semua itu, termasuk laptop. “Udah lah jangan diterus-terusin,” pintanya.
Menanggapi arahan tersebut, Mabes Polri menyatakan mendukung arahan Jokowi. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan, pengadaan yang dilakukan Polri sesuai arahan Presiden. “Polri mendukung kebijakan pemerintah dan mempedomani arahan Bapak Presiden,” kata Dedi, kemarin.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menanggapi arahan Jokowi. Kata dia, permintaan Jokowi itu telah berjalan di provinsinya setahun terakhir. Salah satu solusinya adalah menggunakan e-katalog.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.