Sebelumnya
Dalam forum tersebut, Gus Halim juga menjelaskan tahapan-tahapan mitigasi bencana desa. Pertama, mengintensifkan peringatan dini bencana, di antaranya penyebarluasan informasi dari stasiun BMKG, BNPB, PVMBG, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Air, dan Kementerian Desa PDTT.
Tahapan kedua yaitu Kesiapsiagaan yang dimulai dengan mengaktifkan relawan desa lawan Covid-19 menjadi relawan darurat bencana kemudian pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana.
Tujuannya, agar mereka memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan penanganan bencana.
"Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pengadaan peralatan bencana antara lain: peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan sebagainya.
Baca juga : Top, Airlangga Dukung Santripreneur Tangguh
Pemantauan gejala alam dan potensi bencana melalui Siskamling dan kader lingkungan. Persiapan peralatan evakuasi diantaranya: tandu, kursi roda, mobil ambulan/angkutan darurat dan Penyiapan pos pengungsian yang aksesibel, misalnya di balai desa, sekolah, rumah ibadah.
Sementara tahapan ketiga adalah Tanggap Darurat, yang bermaterikan Evakuasi korban bencana, mengaktifkan pos pengungsian, penyiapan dapur umum, pelayanan kesehatan darurat, pengamanan lokasi terdampak bencana dan pengungsian dan pelayanan dukungan psikososial.
Berikutnya, tahapan keempat adalah Rehabilitasi dan Rekonstruksi seperti Bantuan Tunai untuk korban bencana yang belum menerima bantuan dari skema perlindungan sosial pemerintah. "Rekonstruksi fasilitas sosial/umum dengan pola padat karya tunai dan evaluasi penanganan bencana," ucap Gus Halim.
Di Akhir sambutannya, Gus Halim juga menegaskan bahwa Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi desa dalam penggunaan dana Desa untuk kegiatan tanggap darurat bencana. Lebih lanjut, serta acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam membina penyelenggaraan penanganan bencana di Desa.
Baca juga : KPPU Minta Dilibatkan Dalam Pembahasan Labelisasi Galon
"Dana Desa bisa digunakan untuk Penanganan Bencana dengan catatan sesuai dengan kewenangan dan diputuskan dalam musyawarah desa. Kami optimis buku panduan ini dapat memudahkan dalam mengorganisasikan sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana," sambung Gus Halim pada rapat yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy ini.
Selain Menko PMK, turut hadir dalam rapat itu Menkumham Yasonna Laoly, Mendag M Lutfi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BKMG Dwikorita Karnawati dan Kementerian/Lembaga terkait.
Turut mendampingi Gus Halim, Sekjen Taufik Madjid dan Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Denpasar Semuel Sine.
GPDRR dilaksanakan setiap dua tahun dalam upaya memperkuat komitmen global dan sebagai forum berbagi praktik terbaik untuk meningkatkan kapasitas negara guna mengurangi risiko bencana.
Baca juga : Kementan Pastikan Stok Pangan Di Sulawesi Tengah Aman
Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan GPDRR Ke-7 pada 23-28 Mei 2022 yang akan diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Centre. Presiden Joko Widodo akan membuka pertemuan pada 25 Mei 2022 yang juga akan dihadiri oleh Wakil Sekjen PBB. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.