RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Bahtiar menyampaikan harapannya terkait studi ilmu pemerintahan yang bisa dikembangkan di Papua.
Hal ini disampaikan Bahtiar pada webinar pengurus Masyarakat Ilmu Pemerintahan Provinsi Papua Periode 2022-2026 bertajuk "Pembangunan Nasional dalam Konteks Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021". Webinar berlangsung secara hybrid di Hotel Horison Ultima Entrop Jayapura.
"Saya konsen betul bagaimana MIPI ini bisa kita besarkan di Papua, jadi di Papua. Karena diskusi bolak-balik, diskusi, ujungnya masalah kita itu obatnya adalah SDM. Kita bisa me-list seribu masalah, bisa juga me-list seribu solusi, ujung-ujungnya untuk mengobati semua masalah itu adalah sumber daya manusia," ujar Bahtiar, seperti keterangan yang diterima RM.id, Minggu (7/8).
Baca juga : Peringati Hari Hutan, Upaya Pelestarian Harus Dikedepankan
Bahtiar menjelaskan, MIPI merupakan organisasi ilmu pemerintahan yang besar terdiri dari ilmuwan, akademisi, dan praktisi.
Dia berharap, ke depan pengurus MIPI di Papua dapat mengambil peran penting dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang mandiri dan otonom.
Memperhatikan fenomena-fenomena pemerintahan yang berkembang, dibutuhkan pola pemikiran alternatif untuk mencari solusi-solusi dan menghadapi keadaan-keadaan baru. Bukan saja yang menyangkut masalah di tataran lokal, tapi juga di tingkat internasional ataupun global.
Baca juga : Ketua MPR: Humas Kementerian/Lembaga Tak Boleh Kalah Sama Buzzer
"Kalau dulu mungkin kita belajar ilmu pemerintahan, kita cukup mengetahui dan memahami pemerintahan-pemerintahan daerah di mana kita berada. Misalnya pemerintahan daerah di Indonesia, tapi hari ini, berkembang ilmu pemerintahan perbandingan antarnegara," terangnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bahtiar mengungkapkan perlu pemahaman terkait budaya dan nilai dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkembang.
Contoh konkretnya, jika wilayah lain kasus pembunuhan ditangani melalui jalur pidana, di Papua bisa diselesaikan dengan hukum adat. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh hukum adat di Papua.
Baca juga : Jangan Berhenti Di Bharada E
"Kalau pendekatannya pidana semua, ini tidak selesai-selesai masalah di wilayah seperti ini. Nah, kekayaan-kekayaan seperti ini luar biasa. Saya lebih tajam lagi konkret di ilmu pemerintahan," jelasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.