RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan, salah satu resolusi lembaganya di tahun 2023 adalah sikat sindikat mafia Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menurut Benny, komitmen tersebut merupakan langkah untuk melindungi dan memuliakan para PMI yang notabene-nya merupakan penyumbang bagi devisa negara. “Sikap tegas tanpa kompromi kepada para mafia penempatan PMI ilegal akan kami perangi. Ini pesan kami, tidak ada kata kompromi dalam penempatan PMI ilegal. Perlindungan PMI adalah harga mati,” tegas Benny saat menyampaikan Resolusi BP2MI 2023, di Aula KH Abdurrahman Wahid, Kantor BP2MI, Jakarta, kemarin.
Benny menambahkan, negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir dan hukum harus bekerja. Ia pun memastikan, pihaknya tidak mengenal kata lelah untuk melindungi PMI. Kata lelah, sambung dia, mendekatkan diri kita pada sikap menyerah. Jika sekali saja kita menyerah, maka selamanya kita kalah.
Baca juga : Nextron Sediakan Set Top Box Berkualitas dengan Garansi 1 Tahun
Menurut dia, praktek perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Kerenanya, bisnis kotor para sindikat dan mafia ini harus dihentikan dan para pelakunya hatus dipenjarakan bahkan dimiskinkan dari kekayaan yang diperoleh dari seluruh kejahatannya.
“Pelindungan kepada PMI adalah pelindungan utuh dan menyeluruh,” tegas Benny.
Selain itu, ia juga mendorong dilakukannya perluasan penempatan skema Government to Government (G to G), serta Government to Private (G to P), untuk beberapa negara baru penempatan. Menurutnya, aneh jika BP2MI yang sudah berdiri sejak bernama BNP2TK 16 tahun yang lalu, namun skema G To G hanya berlaku dengan dua negara saja, yaitu Jepang dan Korea Selatan.
Baca juga : Mendag Zulhas Perjuangkan Harga Kedelai Bisa Murah
“Karena itu, kami akan memberikan dukungan agar Kemnaker sesuai kewenangannya, memperluas kebijakan kerjasama dengan negara-negara lain dengan skema Government to Government (G to G), serta Government to Private (G to P),” ungkap Benny.
Benny lantas mengungkapkan pencapaian pada Tahun 2023 BP2MI dalam penempatan PMI ke luar negeri.
“Alhamdulillah, pada tahun 2022 lalu, telah terlaksana kerjasama untuk penempatan G to G Jerman, dan pelepasan PMI Jerman pada 16 Januari 2023. Jika negara turut campur dalam proses penempatan PMI, dari sebelum berangkat, sesaat berangkat, masa kerja, sampai pada akhir masa kerja, maka negara harusnya yakin percaya diri, bahwa pelindungan menyeluruh dan perlakuan hormat, sepenuhnya bisa diberikan kepada PMI” tutur dia.
Baca juga : UGM Sampaikan Kontribusi PNM Mekaar Kuatkan Kesejahteraan Keluarga
Lanjut lanjut, Benny mengatakan, resolusi BP2MI pada 2023 diarahkan agar transformasi yang sedang berjalan menuju tata kelola penempatan dan pelindungan PMI, akan lebih cepat dirasakan. Dengan begitu, perubahan besar yang sedang berjalan, lebih cepat diwujudnyatakan.
“Resolusi 2023 BP2Ml bisa tercapai melalui beberapa langkah. Pertama; melalui penguatan kelembagaan, Kedua; penerbitan berbagai regulasi yang menunjukkan negara tidak sekadar hadir tapi juga berpihak kepada PMI dan keluarganya, Ketiga; kebijakan yang secara operasional efektif dan efisien melalui pelayan yang cepat, mudah dan murah secara biaya, Keempat: penyediaan fasilitas istimewa sebagai bentuk penghormatan dan upaya memuliakan PMI, Kelima; Pemberantasan dan penegakan hukum secara tuntas dari hulu ke hilir atas setiap praktek kejahatan kemanusiaan perdagangan orang, Keenam; pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan secara utuh kepada PMI dan keluarganya,” pungkas Benny. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.