RM.id Rakyat Merdeka - Misi pencegahan dan pemberantasan korupsi terus berlanjut di Papua. Kali ini, tim kolaborasi Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkeliling di kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Tim bergerak untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan, salah satunya pendampingan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk penertiban pajak dan retribusi, demi menyelamatkan kas daerah.
Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan penertiban ini harus dilakukan secara masif agar tidak timbul lubang besar pada pendapatan asli daerah (PAD).
"Kita lakukan pendampingan lapangan dari pulau ke pulau di Raja Ampat, untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, penertiban pajak daerah, sekaligus memastikan sistem pemungutan oleh Pemda," jelas Dian saat mengunjungi salah satu hotel penunggak pajak, di Pulau Mansuar, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Minggu (7/7/2024).
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, PAD Kabupaten Raja Ampat sendiri baru mencapai 4,15 persen dengan nilai pajak dan retribusi yang tidak lebih dari 1,08 persen di tahun 2023.
Untuk itu, agar akuntabel dan transparan, KPK melakukan pendampingan pada kedua sisi krusial yakni Pemda dan swasta.
Dian menambahkan, pihaknya memastikan bahwa Pemda menerapkan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi yang efektif dan akuntabel.
Baca juga : Olahkarsa Inovasi Indonesia Dorong Pengembangan Bangunan Hijau
Hal itu meliputi penggunaan sistem yang transparan, terintegrasi, dan minim celah korupsi.
Diingatkannya, upaya pencegahan kebocoran pajak ini penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah dan mencegah potensi kerugian negara.
Perlu juga pengawasan agar tidak ada lagi potensi kebocoran pajak daerah, baik melalui mekanisme gratifikasi, pungutan liar, maupun manipulasi data.
“Namun, di sisi lain pelaku usaha juga kami lihat terkait kewajiban pajaknya,” ingatnya.
Sebelumnya, menempuh perjalanan laut dengan kapal, selama 5 jam tim kolaborasi Korsup Wilayah V melakukan pendampingan pada pemda untuk mengunjungi empat hotel yang diketahui bermasalah.
Empat hotel tersebut bertempat di tiga pulau berbeda, yakni Pulau Urai, Pulau Gam, dan Pulau Mansuar.
Data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menunjukkan, masih ada tiga depot air minum, empat restoran, serta dua hotel lain yang masih bermasalah dengan pajak dan retribusi di Kabupaten Raja Ampat.
Baca juga : Muhaimin Dorong Pemerintah Tingkatkan Rekrutmen Dokter
Bahkan nilainya mencapai Rp 220,5 juta untuk pajak hotel dan Rp 43 juta untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Saat melakukan pendampingan, kami juga mendengar masukan dan masalah dari sisi pelaku usahanya. Sehingga bisa diketahui, apa kendala yang dihadapi di swasta dan pemda," jelas Dian.
Selain itu, KPK juga menerima laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan, meliputi pungutan liar oleh oknum masyarakat kepada wisatawan hotel.
Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, oknum masyarakat meminta Rp 100 ribu-Rp 1 juta per kapal.
"Di wilayah Wayak sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp 18,25 miliar per tahun," jelas Dian.
Lalu, pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.
KPK terus mendorong Pemkab Raja Ampat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat.
Baca juga : Luncurkan Pijar Sekolah, Telkom Dorong Dunia Pendidikan Makin Efisien
Sekretaris Daerah (Sekda) Yusuf Salim menjelaskan, dengan adanya pendampingan dari KPK, Pemda dan swasta langsung berbenah.
KPK juga mampu memberikan kepercayaan pada swasta untuk mendorong pembayaran pajak secara berkala.
"Kehadiran KPK ini bisa mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang lebih efektif. Kami juga mengakui, Pemda belum memaksimalkan sumber daya alam di Papua Barat Daya ini, sehingga memicu pelaku usaha abai," tuturnya.
Meski demikian, Yusuf menegaskan pihaknya akan terus melakukan perbaikan di Kabupaten Raja Ampat, agar tidak terjadi lagi potential loss terhadap PAD atau pajak dan retribusi daerah, dengan nilai kerugian yang lebih besar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.