Lewat Pendekatan Yurisdiksi, Pemerintah Dorong Sertifikasi ISPO Petani Sawit

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani kelapa sawit.

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Kemenko Bidang Perekonomian, Eddy Yusuf mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dalam mendorong sertifikasi ISPO. Salah satunya berkolaborasi dengan seluruh pihak.

"Karena sertifikasi ISPO merupakan bagian dari komitmen pemerintah akan minyak sawit berkelanjutan. Dukungan dari Pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya dibutuhkan bagi percepatan sertifikasi ISPO”, kata Eddy pada acara workshop bertema "Best Practices Perkebunan Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Yurisdiksi", yang diselenggarakan Setikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS) dan Kaleka Indonesia, di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Baca juga : Fokus Tingkatkan Sistem Manajemen, Pelindo Solusi Logistik Pertahankan Sertifikasi ISO Series

Ia melanjutkan, dukungan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) juga diberikan bagi percepatan sertifikasi petani.

Kementan bersama Dinas Perkebunan daerah, mendorong adanya perbaikan tata kelola dan praktik budidaya tanaman kelapa sawit bagi petani di daerah.

Upaya yang dilakukan, juga berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya, supaya menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.

Baca juga : Airlangga Temui Medvedev, Manturov Dan Volodin Bahas Penguatan Kerja Sama

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHBun) Kementerian Pertanian Kementan) Prayudi Syamsuri mengatakan, untuk mendukung permintaan minyak sawit yang terus tumbuh 7,3 persen dan tekanan praktik sawit berkelanjutan yang semakin ketat.

Pemerintah kata dia, meluncurkan strategi Sawit Satu, yakni dengan menerapkan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang didukung oleh anggaran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Pemerintah juga mendorong Penerapan ISPO, perbaikan Sarana dan Prasarana (Sarpras) agar dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur yang diperlukan di perkebunan sawit.

Baca juga : Jempoli Women Ecosystem Catalyst, Pemerintah Tawarkan Kerja Sama Pendanaan-Riset

"Juga disediakan anggaran beasiswa untuk anak-anak petani sawit. Termasuk penerbitan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) untuk mendukung keberlanjutan sektor sawit,” katanya.

Untuk pendekatan yurisdiksi, lanjut dia, suatu wilayah yang ditetapkan dengan batas-batas tertentu baik secara politis maupun administratif akan dinilai kepatuhan dan pemenuhannya terhadap prinsip dan kriteria untuk memperoleh sertifikasi ISPO.

“Pendekatan yurisdiksi juga dapat menjadi peluang untuk mendorong percepatan sertifikasi ISPO terutama di tingkat pekebun,” kata Prayudi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.