RM.id Rakyat Merdeka - Problem kemiskinan jangan dibiarkan berlarut-larut. Meski kompleks, harus diatasi bersama dengan strategi dan implementasi sesuai nilai-nilai Pancasila. Pandangan itu mengemuka dalam diskusi interaktif di bantaran Kali Ciliwung, Jalan Slamet Riyadi 4, Matraman, Jakarta Timur.
Hadir; Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji, Guru Besar Ekonomi UGM Gunawan Sumodiningrat, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Agus Moh. Najib, Humas IKAL-Lemhannas Djoko Saksono, dan Ketua RW 04 Suparlan.
"Sudah 30 tahun saya di Jakarta, begini-begini saja kayak di sini," buka Hendardji.
Menurutnya, warga miskin itu sulit makan, tiada layanan kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Alhasil, mereka terjebak lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan.
Baca juga : Perkuat Lini Pertahanan, PSIS Semarang Rekrut Pemain Asal Brasil
"Hal terpenting, mencegah jangan sampai orang jatuh miskin. Ada tiga aspek, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Kalau terlanjur miskin, ya harus dibiayai" kata Hendardji.
Dia berharap semua pihak senantiasa memahami Pasal 34 (1) UUD 1945, yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. "Memimpin perlu hati nurani," tukasnya.
Gunawan pun sependapat. Lebih jauh, para pemimpin harus berpedoman pada Pancasila. Dalam melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat. "Caranya sederhana. Ajari masyarakat jangan sampai miskin. Dimulai dari pemimpin yang memberikan contoh baik," ucapnya. "Semua harus kerja, punya pendapatan, dan mengelola keuangannya. Itu tidak bisa sendirian, pemerintah harus turun tangan," imbuh inisiator gerakan 'Membangun Indonesia Dari Desa, Berbasis Ekonomi Kreatif' itu.
BPIP Perlu Diperkuat
Baca juga : Perkuat Demokrasi, APPI Sebut Koperasi Di Indonesia Relevan Situasi Bangsa
Alhasil, semua sepakat. Bahwa sebagai sebuah ideologi, Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang sangat relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Dalam implementasinya, butuh pemimpin Pancasilais yang dibina oleh BPIP.
"Kami ada berbagai program Pancasila Dalam Tindakan. Bagaimana para penyelenggara negara berpedoman pada keadilan sosial, partisipasi aktif masyarakat, serta pentingnya perekonomian yang adil dan berkelanjutan," ujar Najib.
Menurut Hendardji, BPIP dibutuhkan untuk menjadi penjaga moral bangsa. Di tengah tren kehilangan keteladanan, banyaknya kasus, dan kemiskinan.
"Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi. Memiliki makna bahwa Pancasila adalah landasan filosofis, ideologis, moral, etis, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara Indonesia," bebernya.
Baca juga : Bank DKI Raih Penghargaan Best Bank 2024
Ditegaskan, Pancasila harus dijadikan tolok ukur paradigmatik dalam mengembangkan dan menguji sistem pembangunan dan ketahanan nasional Indonesia
Jika kelembagaan dan internalnya sudah diperkuat, Hendardji berharap BPIP bisa aktif berkolaborasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK). "Kita ini menganut Demokrasi Pancasila, tapi condong liberal. Butuh bangunan konstitusi yang kokoh untuk menjaga masyarakat melalui implementasi nilai-nilai Pancasila secara riil," beber Ketua Umum Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) itu.
Najib menimpali, BPIP perlu diperkuat sebagai lembaga yang mengkoordinir dan mengevaluasi kinerja K/L supaya senafas dengan Pancasila.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.