RM.id Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah Najih Prasetyo menganggap, usulan agar Polri kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tak berdasar.
Ia menganggap, usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan atau PDIP tersebut kontradiktif dengan amanah reformasi.
“PDIP harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justru jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontraproduktif dengan agenda reformasi,” ujarnya, Senin (2/12/2024).
Baca juga : Aboe Bakar: Usulan Polri Di Bawah Kemendagri Sebuah Kemunduran
Menurut Najih, para elite politik saat ini harusnya mampu mendorong kedewasaan dan kematangan berdemokrasi, utamanya untuk kepentingan membangun demokrasi yang seimbang di masa depan.
“Elite politik, termasuk PDIP saat ini mestinya hadir menunjukkan keteladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan,” kritiknya.
Sebelumnya, PDIP menuding Polri terlibat dalam dukungan terhadap calon tertentu Dalami Pilkada 2024. PDIP menyatakan akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga : Usul Banteng Ditolak Rame-rame
Pernyataan ini disampaikan dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada Kamis (29/11/2024).
Najih menganggap, klaim tersebut adalah ekspresi kekecewaan akibat kekalahan di beberapa wilayah dalam Pilkada.
“Saya pikir ekspresinya cenderung berlebihan. Tidak mencerminkan kematangan berdemokrasi. Ini adalah klaim yang harus dipertanggungjawabkan dan perlu dibuktikan,” tegasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.