RM.id Rakyat Merdeka - Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkomitmen melakukan transformasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai masih dilakukan secara parsial oleh setiap instansi pemerintah.
Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas Kepala LAN, Muhammad Taufiq, dalam kegiatan Virtual Public Lecture ASN Talent Academy Explore Special Edition dengan tema “Transformasi Tata Kelola Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” di Kantor LAN, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Taufiq menambahkan, pada dasarnya setiap transformasi yang dilaksanakan suatu bangsa tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan transformasi SDM-nya, maka learning atau pembelajaran menjadi kunci untuk melakukan berbagai transformasi tersebut.
“Sebagaimana amanah UU 20/2023 telah menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap ASN," ujar Taufiq.
Oleh karenanya, menurut Taufiq LAN telah mempersiapkan beberapa strategi konkret diantaranya pertama, penerapan model pembelajaran terintegrasi (corporate university) yang didukung Human Capital Development Plan yang diharapkan dapat mengidentifikasi gap kompetensi setiap pegawai serta menganalisa kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
Lebih lanjut Taufiq mengatakan, strategi kedua menurutnya, mendorong masing-masing corporate university untuk menjadi learning engine untuk mendukung sasaran transformasi tata kelola.
Baca juga : Bank Mandiri Dukung Pemberdayaan Ekonomi PMI Lewat Mandiri Sahabatku 2024
Dan strategi terakhir menurut Taufiq adalah membangun ekosistem pembelajaran melalui kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, NGO, startup dan lainnya untuk menyediakan pembelajaran yang terintegrasi bagi ASN.
“Melalui ketiga strategi yang dilakukan LAN diharapkan dapat berkontribusi dalam melakukan transformasi tata kelola sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia”, harapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, mengenai data faktual seputar perekonomian dan dampak situasi global yang turut mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.
Menurutnya, tanggung jawab para Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memperbaiki mentalitas dan pola kerja yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di tanah air.
Menurutnya, sebagai pimpinan dan aparatur seharusnya menjadi teladan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bukan sebaliknya.
Selain itu juga menurut Luhut, perlu hindari konflik kepentingan (conflict or interest), lakukan cek and recheckcek terhadap setiap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, tanggap terhadap berbagai permasalahan publik dan cepat dalam menyelesaikannya.
"Karakter seperti ini menjadi pondasi dalam perbaikan tata kelola publik untuk menuju Indonesia emas 2045 mendatang," ujarnya.
Menteri PANRB Rini Widiantini dalam kesempatan itu, menyampaikan, upaya Presiden membentuk strategic triangle untuk memastikan perencanaan program dan penganggaran harus memiliki dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Rini menyebut strategic triangle ini melibatkan tiga kementerian yang memiliki tugas masing-masing.
Lebih lanjut Rini menerangkan, ketiga kementerian itu diantaranya, Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan program prioritas nasional.
Sementara itu, Kementerian Keuangan bertugas dalam memastikan ketersediaan dan pengelokasian anggaran secara tepat, fleksibilitas anggaran dalam implementasi program pembangunan nasional.
Dan terakhir Kementerian PANRB yang memiliki tugas dalam memastikan Reformasi Birokrasi dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat selain itu juga menciptakan kelembagaan yang lincah, kolaboratif, akuntabel dalam mewujudkan pembangunan nasional.
Baca juga : Airlangga Gali Potensi Digital
Kegiatan ini juga menghadirkan Senior Lecturer of MIT sekaligus penulis buku “Theory U”, Prof. Otto Scharmer, yang memperkenalkan Theory U, sebuah teori perubahan sosial dan kepemimpinan yang dikembangkan untuk membantu individu dan organisasi mencapai transformasi yang lebih mendalam.
“Untuk dapat mencapai transformasi yang efektif, diperlukan perubahan dalam cara kita mendengarkan dan berdialog. Pemimpin harus memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mendengarkan”, ungkapnya.
Selain itu, Prof. Otto juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berfokus pada kolaborasi dan keterbukaan terhadap kemungkinan baru.
"Penting untuk melakukan perubahan paradigma dari “egosystem” menjadi ekosistem untuk membawa Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.