Pengadilan Tolak Gugatan PDIP Sah, HP Hasto Jadi Barang Bukti Kasus Harun Masiku

Sebelumnya
"Mengadili, menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tentang kompetensi absolut," demikian bunyi putusan sela yang diketok pada 25 November 2024.

"Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 651/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL," lanjut putusan bunyi sela.

Majelis hakim menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 449 ribu. Dalam salinan, disampaikan bahwa eksepsi kompetensi absolut diterima, maka putusan tersebut adalah putusan akhir.

Tim penasihat hukum PDIP, Ronny Talapessy belum memberikan tanggapan atas ponsel Hasto yang dijadikan barang bukti saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebelumnya, saat mendaftarkan gugatan perdata ke PN Jakarta Selatan, Ronny mengatakan bahwa tindakan perampasan dan penyitaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Karenanya, pihaknya menuntut agar barang-barang yang disita, khususnya buku catatan yang berisi strategi politik partai, dikembalikan kepada Hasto.

"Tujuannya apa buku tersebut diambil? Dan untuk siapa?" kata Ronny di PN Jakarta Selatan pada 1 Juli 2024 lalu.

Menurutnya, penyitaan tersebut dianggap mengganggu hak pribadi Hasto dan Kusnadi. Lebih dari itu, dianggap telah menyentuh marwah partai.

Pasalnya, buku yang disita dianggap sebagai dokumen strategis partai yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kasus Harun Masiku, yang menjadi inti penyidikan KPK.

Pengadilan Tolak Gugatan PDIP

Sah, HP Hasto Jadi Barang Bukti Kasus Harun Masiku

Jazilul Fawaid: Kami Usul Revisi Paket UU Pemilu

Pemerintah Mau Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Mangrove

Karpet Kuning Disiapkan Untuk Jokowi & Gibran

MenPAN-RB Dorong Kaum Hawa Isi Jabatan Penting

Pangkalpinang & Bangka Bakal Gelar Pilkada Ulang

Program Genting Bakal Turunkan Angka Stunting

TERPOPULER