RM.id Rakyat Merdeka - Awal tahun, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, tancap gas memimpin rapat koordinasi (Rakor) terkait pemberantasan korupsi dan peningkatan penerimaan devisa negara. Salah satu yang dibahas adalah memburu aset koruptor yang ada di luar negeri.
Rakor yang dimulai pukul 10.00 WIB di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/1/2025) itu terkait capaian dan evaluasi target dengan leading sector Jaksa Agung RI. Yakni Desk Koordinasi Pencegahan dan Pem berantasan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara.
Rakor dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) AM Putranto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
Kemudian ada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono, dan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi.
Kepada media, Menko Polkam menyampaikan hasil rakor tersebut. Pertama, kata dia, Desk akan mendorong penggunaan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government di seluruh kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengurangi peluang korupsi.
Kedua, lanjut Menko Polkam, Pemerintah fokus pada pemulihan aset hasil korupsi khususnya yang berada di luar negeri, agar dana tersebut bisa kembali ke negara dan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Desk pencegahan tindak pidana korupsi akan terus memperkuat kerja sama internasional dalam langkah-langkah pengembalian dana aset-aset koruptor yang ada di luar negeri,” ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.
Baca juga : Anies Dan Banteng Makin Sehati
Menurut Jenderal yang akrab disapa BG ini, para koruptor yang kasusnya telah berjalan di KPK, Kejaksaan Agung ataupun Polri memiliki aset yang tersebar di beragam wilayah, termasuk luar negeri. Aset-aset tersebut, lanjut dia, harus disita karena sudah menjadi milik negara. Setelah aset disita, negara dapat memanfaatkannya untuk beragam kepentingan seperti pembangunan infrastruktur nasional untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kebocoran negara, baik terkait dengan pengelolaan negara maupun aset kekayaan Indonesia yang dilarikan ke luar negeri, luar biasa besarnya,” ujar Menko Polkam.
Dia menegaskan, Pemerintah akan mengejar hasil korupsi yang lari ke luar negeri. Hal ini menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi tindak pidana korupsi di Tanah Air. “Ini harus diselamatkan, dikembalikan ke negara karena Presiden sudah tegas memerintahkan kepada kami, dalam penanganan korupsi itu tidak ada toleransi lain, dan jangan ragu-ragu,” ungkap mantan Wakapolri ini.
Selain melakukan kerja sama internasional untuk merebut uang negara yang sengaja disimpan di luar negeri oleh koruptor, Pemerintah juga sedang merumuskan regulasi terkait mekanisme tax amnesty.
“Tax amnesty untuk memberi ruang seperti yang disampaikan Bapak Presiden, kepada mereka-mereka yang ingin mengembalikan hasil kekayaannya yang ada di dalam maupun luar negeri melalui mekanisme tax amnesty,” ujar Menko Polkam.
Menurutnya, pencegahan, penindakan, perbaikan regulasi dan tata kelola harus berjalan seimbang. “Kita ingin penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberikan solusi berupa perbaikan regulasi dan pencegahan yang dapat meminimalisir peluang korupsi,” ungkap Budi.
Baca juga : Ongkos Naik Haji Turun Kualitas Jangan Turun
Budi mengatakan, sebagai ujung tombak, desk pencegahan korupsi menjadi tumpuan dalam rangka pemberantasan korupsi. “Tentu yang menjadi target desk yang besar-besar, bukan yang kecil-kecil. Karena ini menyangkut untuk mengembalikan aset, devisa negara ke kita,” tekan Budi.
Budi juga memohon kepada masyarakat untuk terus mendukung upaya Pemerintah dalam langkah pemberantasan korupsi. Termasuk dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan sebagaimana visi Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Budi menambahkan, sejak tiga bulan dibentuk, desk pencegahan korupsi berhasil menyelamatkan uang hasil korupsi senilai Rp 6,7 triliun yang terdiri dari Rp 5,7 triliun uang tunai, Rp 920 miliar berupa mata uang asing, dan Rp 84 miliar berbentuk logam mulia.
Selain itu,terdapat tambahan tersangka baru, baik perorangan maupun korporasi terkait tata niaga di wilayah IUP PT Timah dengan kerugian negara kurang lebih Rp 271 triliun, dan tata niaga kelapa sawit PT Duta Palma dengan jumlah kerugian negara berkisar Rp 73 triliun. Sehingga total kerugian negara kurang lebih Rp 346 triliun rupiah.
“Sekali lagi kami sampaikan bahwa rakor hari ini, pada hari pertama kerja di awal bulan Januari 2025 merupakan bentuk komitmen serius Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama agenda nasional,” kata Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, terdapat dua desk korupsi yang memburu uang hasil korupsi yang lari ke luar negeri. Pertama Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola. Kedua Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara.
Baca juga : Ahmad Syaikhu: Tepat Untuk Jaga Stabilitas Ekonomi
“Desk-desk ini dibentuk dalam langkah kami men-trigger dan mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Pemerintah dan peningkatan koordinasi antara lembaga itu,” sebut Burhanuddin.
Burhanuddin menegaskan, pembentukan kedua desk ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Kedua desk ini telah menunjukkan kinerja signifikan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Korupsi adalah musuh kita bersama dan inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Burhanuddin. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.