RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, Pemerintah mengirimkan tim lobi ke Amerika Serikat (AS) untuk melakukan negosiasi terkait tarif impor yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.
“Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan Pemerintah US (United States/Amerika Serikat)," ujar Hasan Nasbi, dalam keterangannya, Jumat (4/3/2025).
Saat ini, lanjutnya, Pemerintah tengah mengkalkulasi dampak dari kebijakan tarif resiprokal (timbal balik) yang diterapkan AS kepada barang-barang dari Indonesia.
Upaya lain Pemerintah untuk menekan kebijakan tarif impor, tambah Hasan, yakni melakukan penyederhanaan regulasi untuk produk-produk Indonesia.
“Agar produk-produk Indonesia lebih kompetitif,” tuturnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah mengantisipasi dampak dari keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan kebijakan tarif impor dengan tiga langkah.
Langkah pertama adalah memperluas mitra dagang RI. Peluang ini terbuka lantaran Indonesia merupakan anggota BRICS.
Keanggotaan Indonesia di organisasi ekonomi itu yang mencakup 40 persen perdagangan global itu, memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral.
Baca juga : Ini Pernyataan Resmi Pemerintah Indonesia Terkait Tarif Resiprokal AS
Di antaranya, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru
"Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional," ujar Noudhy dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).
Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Kemudian, meneruskan negosiasi beberapa perjanjian dagang lainnya, antara lain CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
"Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia," tuturnya.
Berikutnya, langkah kedua yang dilakukan Prabowo adalah melakukan percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA).
Ia menyampaikan, dengan hilirisasi, Prabowo berupaya agar SDA Indonesia yang selama ini diekspor dalam bentuk bahan mentah, bisa mendapatkan nilai tambah.
Dipaparkan Noudhy, salah satu contoh sukses kebijakan hilirisasi ada di sektor nikel.
Baca juga : ASDP Kembali Terapkan Diskon Tarif Layanan Ekspres, Mulai 3-7 April 2025
"Nilai ekspor nikel dan turunannya hanya mencapai 3,7 miliar dolar Amerika pada tahun 2014 melonjak menjadi 34,3 miliar dolar AS pada tahun 2022," ucapnya.
Salah satu cara Prabowo mempercepat hilirisasi SDA adalah dengan membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara alias Danantara.
"Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan," ungkap Noudhy.
Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing.
Juga, mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan
Terakhir, langkah ketiga, adalah memperkuat ketangguhan resiliensi konsumsi dalam negeri.
Caranya, dengan memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat.
Salah satunya, lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.
Baca juga : Tindak Tegas Dong Pelaku Kecurangan Takaran Beras
Selain itu, Presiden Prabowo juga akan mendirikan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.
Noudhy menyatakan, upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik.
"Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," tutupnya.
Diketahui, pada 2 April 2025, Donald Trump secara resmi telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen.
Jumlah ini belum ditambah basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara.
Pengenaan besaran tarif didasarkan pada asumsi Indonesia mengenakan tarif impor sebesar 64 persen terhadap barang dari AS. Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai 9 April 2025.
Sebagai perbandingan, tarif resiprokal Indonesia lebih tinggi daripada Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Namun, tarif yang diterapkan AS untuk sejumlah negara Asia Tenggara lain lebih tinggi.
Rinciannya, Vietnam dikenakan tarif sebesar 46 persen, Thailand 36 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Singapura 10 persen, Filipina 17 persen, Laos 48 persen, Myanmar 44 persen, Brunei Darussalam 24 persen, dan Timor Leste 10 persen.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.