RM.id Rakyat Merdeka - Dugaan korupsi haji dan dana CSR Bank Indonesia (BI), tengah dibidik KPK. Dengan operasi senyap, lembaga antirasuah itu menyelidiki potensi kerugian negara dalam 2 kasus tersebut. Sejumlah saksi sudah dipanggil ke Gedung Merah Putih untuk dimintai keterangan.
Kasus dugaan korupsi haji tahun 2024 mulai rame saat banyak kritikan terkait penyelenggaraan haji yang disebut banyak bermasalah. Kasus ini makin besar, saat DPR membentuk Pansus Haji. Saat itu, DPR mencium ada kejanggalan dalam pengaturan kuota haji yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Namun, kasus tersebut sempat tenggelam, setelah pelantikan anggota DPR yang baru periode 2024-2029. Ditambah lagi, adanya pergantian rezim pemerintahan dari Presiden RI ke-7 Jokowi ke Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Kursi Menteri Agama juga sudah beralih dari Yaqut ke Prof. Nasaruddin Umar.
Meskipun sudah tak rame seperti dulu, ternyata pengusutan kasus korupsi haji di KPK belum berakhir. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kasus ini sudah dalam tahap penyelidikan.
Baca juga : NasDem Yakin Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif
“Ya benar,” kata Asep kepada awak media, Kamis (19/6/2025).
Asep tak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan yang digelar secara tertutup dan bersifat rahasia. Sejumlah pihak terkait mulai dipanggil penyelidik KPK. Meski begitu, dia belum mau membeberkan lebih rinci, soal pihak-pihak yang telah dimintai klarifikasi
“Benar, perkara kuota haji sedang diusut. Kayaknya masih lidik. Ditunggu saja,” kata Asep ditanya status penanganan kasus tersebut.
Sebelumnya, KPK telah menerima 5 laporan dari masyarakat terkait sengkarut kuota ibadah haji 2024 di era Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Laporan pertama diterima KPK dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) Rabu (31/7/2024). Laporan kedua oleh Front Pemuda Anti-Korupsi, Kamis (1/8/2024). Ketiga, laporan dari mahasiswa STMIK Jayakarta, Jumat (2/8/2024).
Baca juga : Polisi Telusuri Aliran Dana Dan Pemasok Alat
Laporan keempat dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat), Senin (5/8/2024). Terakhir, laporan dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Indonesia (JPI), Selasa (6/8/2024).
Di tempat terpisah, Kepala Penyelenggara (BP) Haji Mochammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan proses yang akuntabel. Hal ini disampaikan Gus Irfan merespons adanya dugaan korupsi penentuan kuota haji tahun 2024 di Kementerian Agama (Kemenag) yang sedang diselediki KPK.
“Jadi amanat dari Presiden kepada kami, jadikanlah proses haji itu proses yang akuntabel, transparan. Itu saja pesannya,” kata Gus Irfan saat ditemui di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).
Menurut Gus Irfan, dua amanat itu harus dijalankan dengan baik agar pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 terbebas dari praktik korupsi. “Kita harus menerjemahkan dua kata itu ke dalam bentuk berbagai kebijakan kami,” kata dia.
Baca juga : Pempus Belum Sumbang Dana Pilkada Ulang Pangkalpinang
Untuk memastikan ibadah haji tahun depan akuntabel, pihaknya telah menggandeng mantan penyidik KPK. Ada delapan mantan penyidik KPK telah bergabung dengan BP Haji dan kini menduduki posisi penting di eselon 2.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.