RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai respons cepat Kepala Daerah sebagai representatif Pemerintah Pusat merupakan langkah positif dalam meredam aksi unjuk rasa. Hal itu disampaikan Iwan menanggapi Instruksi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menegaskan pentingnya Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial.
Iwan mengaku Pemerintah mampu mengarahkan perubahan sosial, asalkan memahami psikologi publik dan dinamika masyarakat.
“Instruksi Mendagri itu menyentuh langsung fitrah seorang pemimpin. Makanya, responsnya cepat dan konkret di berbagai daerah. Negara kita saat ini memang butuh kolaborasi kuat antara pemimpin dan rakyatnya dalam menghadapi ketidakpastian global,” kata Iwan, dalam keterangannya, Senin (8/9/2025).
Baca juga : MPSI: TNI-Polri Garda Keamanan Bangsa, Stop Adu Domba
Kendati demikian, Iwan mengingatkan agar keterbukaan Kepala Daerah terhadap aspirasi publik tidak berhenti di level simbolik atau seremonial. Ia menekankan perlunya keberlanjutan dalam bentuk kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan rakyat.
“Respons yang terbuka harus bermuara pada kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sebelumnya, arahan Mendagri Tito mendapat respons positif dari sejumlah Kepala Daerah yang langsung bergerak cepat dengan berbagai inisiatif berbasis dialog dan kedekatan sosial.
Baca juga : Kolaborasi Axioo x Somethinc Hadirkan Inovasi Teknologi dan Lifestyle
Contohnya Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat dan perangkat daerah menggelar pertemuan terbuka di Balai Kota untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Senada, Wali Kota Medan Rico Waas, mengadakan doa bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan yang dihadiri tokoh masyarakat lintas agama. Upaya ini guna menjaga keamanan dan memperkuat kerukunan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menekankan pentingnya keterlibatan RT dan RW dalam proses pemulihan pasca-kerusuhan. Ia menyebut, partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi kunci ketahanan sosial.
Baca juga : 5 Keunggulan Prodi Manajemen Unika Atma Jaya, Siap Hadapi Tantangan Global
Beberapa Kepala Daerah juga langsung meluncurkan program prorakyat yang konkret. Di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menginstruksikan BUMD menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai strategi menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat kecil.
Kemudian Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, menjalin kerja sama dengan Bulog melalui penandatanganan MoU dengan pemerintah desa. Tujuannya agar kantor desa menjadi titik distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta mengusulkan reaktivasi program Raskin untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan mengedepankan pendekatan humanis dan ruang dialog, Pemda tidak hanya menghindari eskalasi sosial, tetapi juga memperkuat pondasi jangka panjang untuk ketahanan sosial dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.