Sebelumnya
Dominasi Ancaman Nirmiliter
Selain ancaman militer, Indonesia juga dihadapkan pada ancaman nirmiliter yang dapat merusak stabilitas sosial dan politik negara. Di Indonesia, ancaman nirmiliter justru mendominasi dibanding ancaman militer dari negara lain.
Ancaman ini bukan datang dari serangan fisik atau konvensional, tetapi dari serangan menargetkan fondasi ideologi negara, yaitu Pancasila.
Salah satu ancaman terbesar adalah radikalisme dan terorisme. Kelompok-kelompok teroris, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang terkait dengan jaringan internasional, dapat merusak stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan.
TNI terlibat dalam operasi penanggulangan terorisme dengan berkolaborasi dengan Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun, semakin berkembangnya jaringan terorisme yang memanfaatkan media sosial untuk radikalisasi semakin meningkatkan tantangan ini.
Ancaman radikalisasi dapat merusak persatuan bangsa karena penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kelompok radikal ini mengadvokasi ideologi yang lebih sempit, seperti ideologi khilafah, yang tidak hanya menentang ideologi Pancasila tetapi juga berusaha menggantikannya dengan sistem pemerintahan lain yang tidak sesuai dengan dasar negara Indonesia.
Baca juga : Akses Transportasi Umum Ke Kawasan Perumahan
Tantangan ideologis ini sangat mendalam, karena mereka tidak hanya ingin menggantikan sistem politik, tetapi juga merombak struktur sosial Indonesia yang pluralistik. Penyebaran hoaks dan disinformasi yang masif melalui platform digital juga menjadi ancaman yang sangat nyata.
Hoaks yang beredar sering kali mengandung narasi-narasi yang menghasut kebencian antar kelompok, mengubah opini publik, dan memperburuk polarisasi sosial.
Tantangan ini semakin diperburuk oleh kemampuan teknologi untuk memanipulasi informasi secara lebih canggih, sehingga sulit untuk membedakan antara fakta dan kebohongan.
Pada tahun 2023, Kominfo melaporkan telah menangani lebih dari 1.600 konten hoaks, sebagian besar terkait dengan isu-isu politik dan sosial. Banyak dari konten ini tidak hanya merusak kepercayaan terhadap pemerintah, tetapi juga membawa narasi yang mengancam ideologi negara, dengan menyebarkan kebencian terhadap Pancasila dan kebhinekaan yang menjadi dasar Indonesia.
Di saat yang sama, hoaks ini sering kali digunakan oleh kelompok tertentu untuk menggiring opini publik agar menolak keberagaman dan persatuan yang menjadi ciri khas negara Indonesia. Polarisasi sosial dan ketegangan politik yang semakin tajam juga menjadi ancaman besar terhadap ideologi negara.
Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Desember 2023, sekitar 6,88 persen publik Indonesia merasa terpolarisasi akibat perbedaan pilihan politik. Angka ini mungkin terkesan kecil, namun memperlihatkan adanya perpecahan yang mendalam dalam masyarakat.
Baca juga : PT Genesis Sampaikan Permintaan Maaf ke Wartawan Korban Pengeroyokan
Polarisasi politik ini berpotensi mengarah pada kerusakan sosial, memperburuk hubungan antar kelompok sosial dan etnis, serta merusak kohesi sosial yang penting dalam mempertahankan kesatuan bangsa.
Pada level ideologi, polarisasi ini sering kali membawa pertentangan yang lebih mendalam terkait dengan pemahaman terhadap Pancasila. Beberapa pihak, yang merasa terasing dari arus politik dominan, berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, seperti ideologi agama ekstrem atau sistem negara yang lebih otoriter.
Upaya ini, meskipun belum mencapai titik ekstrem, terus menggerogoti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang seharusnya menjadi landasan bersama bagi seluruh elemen bangsa.
Peran TNI dalam Menghadapi Ancaman Ideologi
TNI memainkan peran kunci dalam menghadapi ancaman ini dengan menjaga stabilitas sosial dan politik, serta mengamankan ideologi negara dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Peran TNI tidak hanya terbatas pada pertahanan fisik, tetapi juga meluas ke ranah keamanan ideologis, dengan mengedepankan Pancasila sebagai dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP) telah berkolaborasi dengan Polri, BNPT, serta lembaga lainnya untuk menanggulangi radikalisasi dan disinformasi.
Baca juga : PHE Perkuat Rantai Pasok Migas untuk Jaga Ketahanan Energi Nasional
Upaya ini termasuk pembinaan kesadaran nasional, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara yang mendukung kehidupan yang rukun dan damai dalam keberagaman.
Sebagai tambahan, kerja sama antara TNI dan lembaga pemerintah lainnya dalam menangkal ancaman terhadap ideologi negara juga mencakup penanggulangan disinformasi digital.
Mengingat penyebaran informasi yang cepat dan luas di dunia maya, penting bagi TNI untuk terus memperkuat pertahanan siber dan bekerja sama dengan BSSN dan Kominfo untuk memitigasi ancaman terhadap Pancasila yang datang dari platform media sosial.
Ancaman terhadap ideologi negara, Pancasila, adalah tantangan yang memerlukan perhatian serius dari semua elemen bangsa, bukan hanya TNI dan pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Radikalisasi, disinformasi, dan polarisasi sosial dapat merusak tatanan sosial yang telah terbentuk selama ini.
Untuk itu, TNI harus terus memperkuat peran ideologi negara dalam menjaga keutuhan NKRI, dan masyarakat harus bersama-sama menjaga Pancasila sebagai dasar negara yang menyatukan kita dalam keberagaman.
Dalam menghadapi ancaman yang semakin beragam ini, penting bagi Indonesia untuk tidak hanya fokus pada ancaman fisik, tetapi juga mengantisipasi ancaman yang menyerang pilar-pilar ideologi negara, yang dapat merusak fondasi negara dalam jangka panjang.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.