RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Percepatan Reformasi Polri akan kerja secara maraton. Tim yang dipimpin Prof Jimly Asshiddiqie ini, menargetkan seluruh agenda reformasi kepolisian rampung dalam waktu tiga bulan.
Senin (10/11/2025), tim bentukan Presiden Prabowo Subianto itu meng gelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta. Seluruh personel hadir lengkap. Mulai dari Prof Jimly, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Supratman Andi Agtas, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Turut hadir pula Wamenko Polhukam Otto Hasibuan, Penasihat Khusus Presiden Ahmad Dofiri, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, serta dua mantan Kapolri, Idham Aziz dan Badrodin Haiti.
Baca juga : Nadiem: Ini Masa Sulit Buat Saya
Usai rapat, para anggota menggelar konferensi pers. Namun, tiga anggota lain: Yusril, Tito, dan Supratman, langsung menuju Istana Negara. Jimly tampil sebagai juru bicara utama.
Ia menyampaikan, pekan depan akan ada tambahan satu anggota perempuan sesuai arahan Presiden. “Belum bisa saya sebutkan namanya, tapi yang jelas beliau perempuan, sesuai arahan Pak Presiden,” kata Jimly.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, rapat perdana membahas mekanisme kerja komisi selama 90 hari. “Harapannya, selama tiga bulan nanti, kami akan melaporkan dan merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh,” ujar Jimly.
Baca juga : Badiul Hadi: Pemberian Insentif Bisa Jadi Jebakan
Mantan Senator DKI Jakarta itu menegaskan, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Tim ini hanya bertugas merumuskan dan menyampaikan rekomendasi.
Untuk hal-hal yang bersifat kebijakan publik, laporan akan diserahkan kepada Presiden. Sedangkan yang menyangkut urusan internal, diarahkan langsung ke Polri. “Jadi, kami bukan lembaga pengambil keputusan, tapi pengusul solusi,” tegasnya.
Selama tiga bulan ke depan, komisi akan bekerja maraton. Pertemuan pleno digelar setiap pekan, sedangkan di sela-selanya akan ada forum dengar pendapat publik (public hearing) dengan berbagai kelompok masyarakat.
Baca juga : Ahmad Irawan: Akan Dipertimbangkan Besarannya Seperti Apa
“Mulai dari akademisi, mahasiswa, ormas, LSM, hingga kelompok masyarakat yang punya aspirasi soal reformasi Polri,” ungkap Jimly.
Semua masukan akan dihimpun dan dikaji oleh tim. “Aspirasi itu tidak mengikat, tapi menjadi bahan perumusan kebijakan baru. Target kami, dua bulan pertama sudah ada rancangan rekomendasi awal,” tambahnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.