Badiul Hadi: Pemberian Insentif Bisa Jadi Jebakan

RM.id  Rakyat Merdeka - Setiap tahun, angka pejabat atau kepala daerah yang terjerat kasus korupsi terus bertambah. Terbaru, Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sukoco ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan praktik korupsi.

Atas dasar terus berulang kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar kepala daerah mendapatkan insentif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, menurutnya, kepala daerah telah bekerja keras dalam meningkatkan PAD.

“Misalnya mereka berhak mendapatkan sekian persen dari pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan mereka, dan penggunaan uangnya diatur dengan legal dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Baca juga : Ahmad Irawan: Akan Dipertimbangkan Besarannya Seperti Apa

Pemberian insentif, menurutnya, mendorong adanya kemandirian fiskal, peningkatan PAD di setiap daerah, dan di sisi yang lain juga ada insentif yang diberikan kepada gubernur, bupati, wali kota atas kerja kerasnya meningkatkan hal tersebut.

Sementara itu, dia menilai biaya politik yang tinggi tak hanya terjadi saat kampanye dan sebelum pelantikan. Namun juga sepanjang masa pemerintahan pun memiliki biaya politik uang cukup tinggi.

Diperlukan sekali lagi formula yang lebih proporsional, yang lebih adil, untuk bisa memberikan ruang kepada para kepala daerah dalam mendapatkan kesejahteraan yang layak sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Baca juga : Siap Kawal Riset Air, Pangan Dan Energi

Ia menilai, jika tak ada perubahan formula, peluang penyalahgunaan kewenangan akan terus terjadi.

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan mengatakan akan membahas dan mengkaji ide maupun usulan terkait pemberian insentif bagi kepala daerah dari PAD. “Kita akan kaji, termasuk besaran angkanya,” ujar Irawan.

Sementara, Manager Seknas Fitra, Badiul Hadi mewanti-wanti terhadap pemberian insentif bagi kepala daerah. Menurut dia, insentif bisa menjadi jebakan bagi kepala daerah. Bukan hanya itu, insentif akan membuat masyarakat terbebani karena kepala daerah akan berusaha menaikkan pajak semaksimal mungkin.

Baca juga : Sjafrie: Terbuka Untuk Umum, Tak Hanya TNI

“Akan menimbulkan persoalan baru,” duganya.

Untuk melihat lebih jauh pandangan Badiul Hadi terkait usulan memberikan insentif kepada kepala daerah dari PAD, berikut wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.