RM.id Rakyat Merdeka - Konflik di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin membara. Posisi Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) digoyang.
Mantan Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Syaifullah Tamliha menilai, dinamika di internal PBNU hal yang wajar dalam organisasi.
Kata Tamliha, salah jika ada pihak yang menyebut PBNU tak pernah ada gejolak. Apalagi ada yang bilang, selama ini Ketum PBNU dari masa ke masa adem ayem saja.
"Ini dinamika yang biasa saja dan pernah terjadi," tuturnya di Jakarta, Minggu (30/11/2025).
Baca juga : Bikin Regulasi, Pemerintah Harus Semakin Hati-hati
Tamliha bercerita, dulu Ketum PBNU KH. Idham Chalid juga didesak mundur oleh para kiai. Awal 1980-an, Kiai Idham Chalid memasuki masa kepemimpinan yang berat. Kondisi kesehatannya dikabarkan menurun. S
ejumlah ulama sepuh mengajukan permintaan agar Kiai Idham mengundurkan diri demi stabilitas organisasi. Tekanan itu begitu kuat hingga akhirnya ia menandatangani surat pengunduran diri.
Drama dan dinamika pun terjadi, usai diskusi panjang, dukungan dari sejumlah pihak yang masih menginginkannya memimpin, serta pertimbangan mengenai konsolidasi organisasi. Idham kembali menarik surat pengunduran diri.
"Hanya saja alasannya beda. Kalau dulu karena sakit, kalau sekarang karena tudingan yang bersifat pelanggaran organisasi serta berhubungan dengan nilai dan moral," ujar Tamliha.
Baca juga : DKI Bakal Pindahkan Warga Di Tepi Sungai
Meskipun, sambung Tamliha, sebenarnya desakan mundur kepada Kiai Idham Chalid karena alasan khusus. Diceritakannya, para kiai sepuh kecewa karena Kiai Idham menolak tawaran Presiden Soeharto untuk menjadi Wakil Prersiden (Wapres).
Politisi PPP itu menambahkan, Kiai Idham adalah pendiri PPP. Sementara, dalam struktur saat itu, Presiden adalah Ketua Dewan Pembina Golkar, dan Wapres adalah Wakil Katua Dewan Pembina Golkar.
"Kiai Idham memikirkan persepsi publik, jika pendiri PPP menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar. Posisi Wapres dan Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar saat itu, merupakan satu kesatuan. Banyak yang tidak tahu alasan sebenarnya konflik PBNU tahun 80 itu," terangnya.
Tamliha berpesan, konflik dan dinamika PBNU saat ini segera berakhir sesuai aturan organisasi. Dia berharap, pengurus PBNU dari pusat hingga daerah ke depan diisi oleh orang-orang yang berkhidmat kepada kemaslahatan ummat.
Baca juga : Urgensi Penguatan Ideologi Pancasila di Tengah Gejolak Konflik Antarnegara
"Agar roda organisasi kembali berjalan dan manfaat bagi ummat," harapnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.