Bikin Regulasi, Pemerintah Harus Semakin Hati-hati

RM.id  Rakyat Merdeka - Muhammadiyah melakukan upaya pencegahan polemik di masyarakat. Muhammadiyah mengajak akademisi, terutama Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk membuat riset sosial terhadap regulasi yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan.

“Dari berbagai masalah yang kami kaji di Indonesia, muaranya satu, adalah masalah di bagian hulu (Pusat). Artinya, perintah yang berada di sisi hulu (kehidupan),” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas di Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (7/9/2025).

Busyro mengisi materi kegiatan Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Pada kegiatan tersebut, Busyro mengu­pas potensi konflik di Indonesia.

"Misalnya, kasus sosial di daerah atau hilir, itu diawali permasalahan di tingkat Pusat atau hulu berupa peraturan yang mengikat," beber mantan pimpi­nan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Baca juga : Bos Bulog Pastikan Beras Sehat Dan Layak Konsumsi

Selama ini, kata Busyro, peraturan yang dibuat lebih banyak berdasarkan asumsi. Bahkan, kata dia, ada yang berdasarkan kepentingan pemilik modal, dan bukan berbasis problematika di masyarakat. Misalnya, kata dia, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan UU Mineral dan Batubara (Minerba).

"Penyebab masalah di daerah adalah regulasi di tingkat pusat yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, yang dalam realisasinya, beberapa di anta­ranya menimbulkan polemik di masyarakat," ungkapnya.

"Atau, polemik seputar pengembangan kawasan Rempang di Provinsi Kepulauan Riau yang sempat memicu keriuhan baik secara fisik maupun nonfisik," tambah Busyro.

Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (PWM Jateng), KH Tafsir menambahkan, untuk itu dibutuhkan kekuatan politik yang didu­kung kemampuan ekonomi yang kuat. "Supaya kekuatan politik ini tidak dikuasai oleh kekuatan ekonomi," ujar Tafsir.

Baca juga : IKM Pangan Siap Adu Gengsi Di Pasar Dunia

Senada, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jateng, Jayusman Arief menjelaskan, kegiatan ini mengangkat tema "Meneguhkan Ideologi Islam Berkemajuan dalam Membangun Kepemimpinan Publik yang Berintegritas dan Progresif."

Pada acara yang diikuti 150 peserta ini, Jayusman mengatakan, kegiatan ini untuk membeka­li kader-kader Muhammadiyah dengan wawasan ideologis Islam berkemajuan. Sekaligus, kata dia, menciptakan keterampilan, kepemimpinan serta kemam­puan membaca dan merespons dinamika sosial-politik secara bijaksana dan berkeadaban.

"Kegiatan ini juga menjadi media konsolidasi kader po­tensial Muhammadiyah dari berbagai daerah di Jawa Tengah, yang diproyeksikan menjadi ak­tor strategis dalam ruang-ruang publik, baik sebagai legislator, birokrat, pemimpin organisasi masyarakat, maupun penggerak komunitas," kata Jayusman.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Jayusman, diperlukan pelatihan yang tidak hanya bersi­fat teoritis tetapi juga aplikatif dan kontekstual. "Tujuannya agar kader-kader tersebut siap mengemban amanah umat dengan integritas dan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan rakyat," sebutnya.

Baca juga : Tarif Kios Jangan Pake Sistem Sewa Mall Dong

Harapannya, kata Jayusman, melalui pelatihan ini diharapkan lahir barisan kader pemimpin Muhammadiyah yang kokoh secara ideologis, matang secara strategi, dan siap mengambil peran dalam membangun ma­syarakat utama.

"Dengan pendekatan yang kolaboratif dan progresif, LHKP PWM Jawa Tengah ingin meneguhkan kembali komitmen Muhammadiyah dalam mem­bentuk kepemimpinan publik yang berkemajuan dan ber­maslahat bagi umat dan bangsa," katanya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.