RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar kepala daerah dipilih DPRD. Gagasan tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto.
Usulan Bahlil disampaikan pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Acara ini dihadiri Prabowo.
Dia hadapan Prabowo, Bahlil mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dipertimbangkan, karena Pilkada langsung yang dilakukan selama ini dinilai terlalu kompleks.
“Memang banyak pro dan kontra, tapi alangkah baiknya kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten atau Kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Menteri ESDM ini lalu meminta DPR menyikapi usulan ini secara serius dengan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Bidang Politik. Langkah itu diperlukan agar kajiannya lebih mendalam.
“Pembahasan RUU bidang politik bisa dimulai tahun depan supaya pembahasannya bisa komprehensif, hati-hati, dan cermat, dengan melibatkan masukan yang luas,” ujarnya.
Baca juga : Abidin Fikri: Aturan Baru Ini Tak Memberatkan
Namun, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengaku, khawatir jika usulannya itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jangan sampai undang-undang sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” ujarnya.
Usulan Bahlil itu disambut positif Prabowa. Alasannya, Pemilu langsung membutuhkan biaya besar.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa nggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ucap Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, sejumlah negara seperti Malaysia, India, dan Australia juga menggunakan sistem pemilihan tidak langsung untuk memilih kepala daerah. Praktik demokrasi perwakilan dianggap lebih efisien dan dapat menekan biaya politik.
“Banyak negara pakai sistem politik yang murah,” jelas Kepala Negara.
Baca juga : Ahmad Bambang Irianto: Minim Sosialisasi Juga Memberatkan
Prabowo juga menekankan, politik Indonesia harus bercirikan gotong royong setelah proses pemilu selesai. “Politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” tegasnya.
Usulan pemilihan kepala daerah ke DPRD juga sempat disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Cak Imin-sapaan akrabnya-mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk Presiden, sedangkan bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota dipilih DPRD.
Ia menilai, Pilkada langsung berbiaya tinggi dan rawan praktik politik uang. Karena itu, perlu dipertimbangkan sistem baru yang lebih efisien.
“PKB berkesimpulan harus dicari jalan yang efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan Pemerintah Pusat. Selama ini Pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi,” ujar Cak Imin dalam Harlah ke-27 PKB pada Rabu (23/7/2025).
Sementara, Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago menawarkan, kepala daerah tingkat kabupaten/kota sebaiknya tetap dipilih rakyat, sementara gubernur dan wakil gubernur dipilih Presiden. Irma menilai tugas gubernur tidak setara strategisnya dengan bupati atau wali kota. Fungsi gubernur, kata dia, lebih pada mengoordinasikan kepala daerah di bawahnya.
“Usul saya justru gubernur ditunjuk oleh pemerintah karena merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (6/12/2025).
Baca juga : Komisi V Minta Basarnas Cs Fleksibel Gunakan Anggaran
Lalu kata pengamat? Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin menilai, setiap sistem pemilihan memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilkada langsung, menurutnya, sering kali menimbulkan biaya politik tinggi yang kemudian membuka peluang korupsi pasca terpilihnya kepala daerah.
“Sementara kalau melalui DPRD, memang ada potensi jual beli suara, tapi tidak sebesar Pilkada langsung,” jelas Ujang.
Ia menegaskan, perubahan sistem pemilihan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah dan DPR perlu mendengar aspirasi publik sebelum mengambil keputusan. “Rakyat ingin tetap Pilkada langsung atau tidak langsung, itu harus didengar. Semuanya harus dipertimbangkan baik buruknya sehingga kita betul-betul mendapatkan kepala daerah secara ideal,” tegasnya.
Ujang juga menilai sistem pemilihan berbiaya lebih murah dapat membuka kesempatan lebih luas bagi figur potensial, termasuk akademisi, untuk maju sebagai kepala daerah tanpa terbebani ongkos politik yang besar. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.