RM.id Rakyat Merdeka - Ancaman radikalisasi dan terorisme terus beradaptasi seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Anak-anak dan remaja kini menjadi sasaran baru kelompok ekstremis yang bergerilya di ruang digital. Karena itu, peran guru dinilai sangat krusial dalam menghadapi radikalisme digital yang menyasar peserta didik.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, saat memberikan sambutan secara daring dalam Dialog Kebangsaan Bersama Satuan Pendidikan yang digelar di Surabaya. Kegiatan ini diikuti kepala sekolah, guru agama, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), guru bimbingan dan konseling, serta perwakilan satuan pendidikan dari 17 provinsi, dengan sekitar 300 peserta hadir langsung dan kurang lebih 1.000 peserta mengikuti secara daring.
Eddy mengapresiasi tingginya partisipasi satuan pendidikan dalam dialog tersebut. Menurutnya, tema pencegahan intoleransi dan radikalisme sangat relevan dengan dinamika ancaman terorisme global yang adaptif dan terus berubah.
“Dalam istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terorisme itu bersifat resisten dan atraktif. Artinya, kelompok teror mampu menyesuaikan strategi dengan perkembangan zaman, terutama di era digital,” ujar Eddy.
Ia menjelaskan, pada masa lalu aktivitas terorisme umumnya mencakup tiga hal utama, yakni propaganda, rekrutmen, dan pendanaan yang dilakukan secara tatap muka. Sasaran utamanya adalah kelompok usia produktif 25–35 tahun, dengan proses radikalisasi yang memakan waktu tiga hingga lima tahun.
Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola tersebut secara drastis. Saat ini, kelompok teror justru menyasar anak-anak di bawah umur melalui media sosial dan gim daring.
Baca juga : Garudafood Teken MoU Dukung Pertanian Kacang Tanah Di Gorontalo
“Beberapa bulan lalu, Densus 88 Polri menangkap lima tersangka jaringan Jamaah Ansharud Daulah yang terafiliasi ISIS. Mereka terbukti meradikalisasi 110 anak di berbagai provinsi melalui media sosial dan gim daring,” ungkap Eddy.
Berdasarkan kajian bersama BNPT, Densus 88 Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Digital, proses radikalisasi di ruang digital dinilai jauh lebih cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar tiga hingga lima bulan.
Menurut Eddy, kelompok teror memanfaatkan fitur komunikasi dalam gim daring, seperti voice chat, untuk membangun kedekatan emosional dan rasa kebersamaan. Tahapan ini dikenal sebagai digital grooming, yakni proses membangun kepercayaan, perhatian, dan ikatan psikologis dengan korban.
“Setelah ada kedekatan, anak-anak ini perlahan diajak keluar dari ruang gim ke grup tertutup seperti Telegram atau WhatsApp. Di sanalah terjadi normalisasi perilaku dan doktrinasi, termasuk narasi bahwa demokrasi itu haram dan pemerintah adalah thaghut,” jelasnya.
Eddy menegaskan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara preventif. Dengan pendekatan preemptive justice, aparat dapat menindak sejak tahap persiapan tanpa harus menunggu terjadinya aksi teror.
Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menjaga situasi tetap kondusif, dengan tidak adanya aksi terorisme dalam tiga tahun terakhir. Meski demikian, upaya pencegahan dini, khususnya terhadap anak-anak, harus terus diperkuat.
Baca juga : Pemerintah Waspada Dan Lakukan Modifikasi Cuaca, Indonesia Dikepung 3 Siklon
BNPT, lanjut Eddy, mengembangkan pendekatan mikro ekologi anak dalam pencegahan ekstremisme, yang mencakup lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, hingga interaksi digital. Faktor psikologis seperti keluarga tidak harmonis dan pengalaman perundungan (bullying) disebut menjadi pemicu utama kerentanan anak terhadap paparan radikalisme.
Ke depan, BNPT mendorong pembentukan forum komunikasi di sekolah yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua agar potensi masalah dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini. Selain itu, BNPT tengah menyusun Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
“Pencegahan terorisme adalah kewajiban negara. Ini bukan pilihan, tapi keharusan,” tegas Eddy.
Ia berharap seluruh peserta dialog dapat menjadi duta pencegahan radikalisme di lingkungan masing-masing, sehingga proses belajar mengajar di sekolah tetap aman, damai, dan bebas dari pengaruh ideologi kekerasan.
Di acara yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur, Suhartono, menegaskan komitmen menjadikan satuan pendidikan sebagai ruang yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan maupun pengaruh paham ekstrem.
“Atas nama Dinas Pendidikan Jawa Timur, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNPT atas terselenggaranya dialog kebangsaan ini. Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan satuan pendidikan,” ujar Suhartono.
Baca juga : Muhammadiyah Pagedangan Gelar Milad dengan Jalan Sehat dan Donasi Bencana
Ia menilai, dialog kebangsaan memiliki peran strategis dalam memperkuat wawasan kebangsaan, toleransi, dan nilai patriotisme di kalangan pelajar. Karena itu, Dinas Pendidikan Jawa Timur menghadirkan kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta guru agama agar nilai-nilai tersebut dapat terintegrasi dalam proses pembelajaran.
“Harapannya, materi yang diperoleh tidak berhenti di forum, tetapi diimplementasikan dalam pembelajaran dan disampaikan kembali kepada rekan-rekan guru melalui musyawarah guru mata pelajaran,” katanya.
Suhartono juga mengungkapkan, seluruh satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jawa Timur telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK). Tim ini bertujuan menciptakan iklim belajar yang aman dan mencegah perundungan, kekerasan, hingga potensi kejahatan yang dapat mengarah pada radikalisme dan terorisme.
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain pengamat terorisme Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Hamli, yang mengulas peta radikalisasi di dunia digital. Selain itu, Kelompok Ahli BNPT Reni Kusumowardhani, memaparkan radikalisasi digital dari sisi psikologi anak. Mantan narapidana terorisme ISIS, Arief Fathoni, turut memberikan testimoni pengalamannya terpapar radikalisme sejak masa kuliah hingga akhirnya kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Pencegahan BNPT Brigjen TNI Sigit Karyadi, Kepala Subdirektorat Kontra Propaganda BNPT Kolonel Cpl Hendro Wicaksono, serta Kepala Unit Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Asep Sukmayadi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.