Sebelumnya
China dan Kontestasi Hegemoni Global
Dalam konteks ini, China perlu dibaca sebagai aktor geopolitik utama, bukan sekadar mitra dagang. China memiliki kepentingan strategis untuk mengurangi ketergantungan pada jalur perdagangan yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya.
Selat Malaka selama ini dipersepsikan Beijing sebagai strategic chokepoint yang rawan tekanan geopolitik. Karena itu, China mendorong diversifikasi jalur perdagangan melalui investasi pelabuhan, logistik, dan infrastruktur maritim di berbagai kawasan.
Pengembangan Sabang, Batam, dan Bitung sejalan dengan kepentingan China membangun sistem perdagangan multipusat yang lebih tangguh dan tidak bergantung pada satu kekuatan dominan. Namun, di sinilah tantangan diplomasi Indonesia muncul. Kemitraan dengan China menawarkan peluang besar berupa volume perdagangan, integrasi manufaktur, dan teknologi pelabuhan.
Tetapi tanpa pengelolaan yang cermat, Indonesia berisiko terseret dalam polarisasi kekuatan besar.
Baca juga : Tanpa Medali Di SEA Games 2025: Proses Menuju Piala Dunia
Risiko dan Peluang Diplomasi Indonesia
Rivalitas global ini menciptakan peluang strategis sekaligus risiko diplomatik bagi Indonesia. Peluangnya, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai strategic balancer di Indo-Pasifik (tidak berpihak pada satu blok, tetapi relevan bagi semua).
Posisi ini memperkuat daya tawar Indonesia dalam menarik investasi, teknologi, dan akses pasar. Namun risikonya nyata. Indonesia dapat menghadapi tekanan untuk memilih kubu, overdependensi pada satu mitra, atau sekuritisasi infrastruktur ekonomi yang memicu kecurigaan kawasan.
Fragmentasi kebijakan domestik juga dapat melemahkan sinyal diplomasi dan kepercayaan investor. Karena itu, diplomasi Indonesia harus berbasis pada prinsip issue-based alignment: bekerja sama dengan berbagai kekuatan berdasarkan kepentingan konkret, bukan afiliasi blok.
China dapat menjadi mitra integrasi produksi dan logistik; Uni Emirat Arab berperan dalam tata kelola pelabuhan, jaringan logistik, dan pembiayaan perdagangan; sementara Qatar memperkuat aspek energi, bunkering, dan pembiayaan jangka panjang.
Baca juga : Gas Jadi Pilar Transisi, Tantangan Pasokan dan Infrastruktur Menguat
Pendekatan portofolio ini mengurangi risiko ketergantungan sekaligus memperluas ruang manuver diplomasi.
Dari Transit ke Pusat Kendali
Road map menuju hub maritim dunia menuntut konsistensi kebijakan. Pelabuhan harus diposisikan sebagai pusat sistem, bukan sekadar proyek fisik. Kepastian regulasi, integrasi industri, digitalisasi layanan, dan tata kelola yang transparan menjadi fondasi utama. Tanpa itu, keunggulan geografis akan terus tereduksi menjadi potensi yang tidak terwujud.
Pergeseran jalur perdagangan dunia adalah momentum geostrategis yang langka. Indonesia memiliki modal geografis, politik, dan ekonomi untuk menjadi pemain utama, bukan sekadar penonton.
Namun peluang ini hanya dapat diraih jika Indonesia berani menyusun road map nasional yang jelas, disiplin mengeksekusinya, dan cermat mengelola rivalitas global.
Baca juga : Kemenperin Siap Jadikan RI Pusat Industri Halal Dunia
Mengembangkan Sabang, Batam, dan Bitung sebagai pusat kendali perdagangan dunia bukan hanya agenda ekonomi, melainkan strategi geopolitik. Di tengah persaingan Amerika Serikat dan China, negara yang mampu mengendalikan simpul perdagangan akan memiliki daya tawar global. Indonesia memiliki peluang itu, jika berani mengambil kendali.
Penulis adalah Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, pendiri dan peneliti senior NAISD Lalu Niqman Zahir.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.