RM.id Rakyat Merdeka - Iuran anggota Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp 16,8 triliun), tidak bersifat wajib. Hingga ini, Indonesia, sebagai salah satu anggota Dewan Perdamaian inisiasi Presiden AS Donald Trump itu, belum membayar iuran tersebut.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerangkan, para negara anggota boleh membayar atau tidak iuran itu. Jika membayar, maka akan menjadi anggota tetap. Bila tidak membayar, keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. “Saat ini, Indonesia belum membayar," terang Teddy, melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet dilihat Kamis (5/2/2026).
Indonesia bergabung dengan BoP bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.
Teddy menerangkan, keanggotaan Indonesia dalam BoP ini bersifat tidak tetap. Artinya, Indonesia bisa keluar kapan saja, bila dirasa dalam pelaksanaannya ada yang tidak sejalan. "Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan," ujarnya.
Saat itu, lanjut Teddy, keikutsertaan Indonesia dalam BoP adalah langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina. "Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi," kata dia.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Angga Raka Prabowo memastikan, Presiden Prabowo Subianto tak pernah mengorbankan kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri yang diambil. Termasuk dalam keputusan bergabung dalam BoP. Prabowo selalu menjalankan kebijakan luar negeri dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, keselamatan rakyat Indonesia.
Baca juga : Di Tengah Gempuran AI, DPR Minta Pemerintah Selamatkan Industri Film
"Setiap opsi kebijakan selalu disertai perhitungan risiko, mitigasi matang, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan," ujar Angga, dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
Dalam mengambil kebijakan, lanjutnya, Presiden Prabowo selalu membuka ruang diskusi transparan. Untuk kebijakan masuk BoP, Prabowo telah mengundang diskusi para tokoh agama dan pimpinan ormas Islam pada Selasa (3/2/2026). Kemudian, Prabowo juga mengundang diskusi para mantan Menteri Luar Negeri (Menlu), akademisi, dan praktisi diplomasi pada Rabu (4/2/2026). Tujuannya, agar kebijakan itu diuji secara kritis.
Angga memastikan, Indonesia konsisten terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sesuai amanat konstitusi, dukungan tersebut dilakukan melalui jalur diplomasi yang terukur dan tidak gegabah.
Menurut Angga, Indonesia masuk dalam setiap forum internasional dengan tujuan jelas, yaitu mendorong perdamaian yang adil dan bermartabat, tanpa mengorbankan keselamatan rakyat dan posisi strategis Indonesia. "Opsi untuk meninjau kembali atau menghentikan keterlibatan selalu ada apabila bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional," tegasnya.
Karena itu, Angga mengimbau masyarakat tak terjebak pada potongan informasi yang tidak utuh. Dia berharap, masyarakat paham bahwa sebagian proses diplomasi bersifat sensitif dan perlu kehati-hatian dalam penyampaian ke ruang publik.
Tanggapan Para Mantan Menlu
Para mantan Menlu memahami kebijakan Prabowo masuk BoP. Mantan Menlu Hassan Wirajuda mengajak publik tak tergesa-gesa menafsirkan BoP secara negatif.
Baca juga : Dipastikan Seskab, Prabowo Cuma Pakai 1 Pesawat Kepresidenan
“Proses Board of Peace ini kan masih awal, jadi kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai. Apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh,” ujar Hassan, usai berdiskusi dengan Prabowo, di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/2/2026).
Hassan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo karena telah memberikan penjelasan komprehensif mengenai keputusan Indonesia masuk BoP di hadapan para pakar dan ahli politik luar negeri. Dalam pertemuan tersebut, kata Hasan, Prabowo memaparkan mengenai proses keterlibatan Indonesia dan membeberkan kontribusi yang akan diberikan di dalam BoP.
“Pertemuan ini memberikan kepada kita semua penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of Peace, apa kontribusi kita,” tambahnya.
Mantan Menlu Alwi Shihab mendukung keputusan Indonesia bergabung BoP. Sebab, dia merasa, memperbaiki kondisi Palestina hanya bisa dilakukan jika Indonesia ikut serta dalam dewan ini.
"Kalau kita tak ikut, kita tak bisa bicara. Kalau kita di dalam, kita bisa bilang, jangan hanya Israel saja yang diperhatikan. Ada keuntungan kita bergabung, tapi ada juga resistensi," ucap Alwi.
Dia menegaskan, langkah diplomasi saat ini jadi pijakan awal yang positif menuju terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Prabowo tetap memperjuangkan Palestina lewat solusi dua negara atau two-state solution sebagai harga mati.
Baca juga : Hasil TKA 2025: Literasi dan Karakter Sosial Murid Indonesia Menguat
Mantan Menlu Marty Natalegawa mengapresiasi penjelasan Prabowo yang menegaskan bahwa kepentingan nasional akan menjadi landasan utama dalam keanggotaan BoP. "Kami berkeyakinan Bapak Presiden akan senantiasa memperhatikan itu," yakin Marty.
Marty menegaskan, evaluasi berkelanjutan jadi kunci agar keanggotaan Indonesia tetap sejalan dengan prinsip dan kepentingan nasional. "Bapak Presiden menyatakan, ini bagian dari pelaksanaan resolusi PBB mengenai Gaza, Indonesia akan terus-menerus mengevaluasi," tuturnya.
Marty yakin, Indonesia yang telah puluhan tahun menghadapi situasi global penuh ketidakpastian, akan tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.