Sebelumnya
"Mulai hari ini harus kembali 100 persen, dan bila perlu tambah 10 persen dari harga sebelumnya karena nilai dolar," harap Amran.
Saat ditanya terkait sanksi yang akan dikenakan kepada perusahaan yang terbukti bersalah, Amran belum bisa memberikan keterangan pasti. Menurutnya, sanksi akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang ditemukan.
Amran menyebut langkah cepat pemerintah bersama Satgas Pangan Polri mulai menunjukkan hasil. Sinergi Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta pelaku usaha diharapkan mampu menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan.
Baca juga : Ditegaskan Satgas PKH, Penyitaan 15 Kontainer LTJ Sah Dan Berbasis Bukti
"Kita ingin ekosistem sawit yang sehat. Pengusaha mendapatkan kepastian berusaha, sementara petani memperoleh harga yang layak sesuai kondisi pasar. Yang terpenting, petani tidak boleh dirugikan," tegas Amran.
Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Simanjuntak memastikan pihaknya mulai menyelidiki dugaan kartel dan persekongkolan harga TBS kelapa sawit. Satgas Pangan akan menggandeng KPPU untuk menelusuri indikasi praktik yang menyebabkan harga TBS di tingkat petani turun.
Ade menegaskan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan petani maupun penerimaan negara. Termasuk dugaan permainan harga TBS di tengah tren kenaikan harga CPO dunia.
Baca juga : Zulhas Minta Kader PAN Jadi Solusi Masalah Sampah
“Kami menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan yang menyebabkan harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun, bahkan cenderung naik. Karena itu, kami akan melakukan penyelidikan bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Ade.
Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya praktik yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Pasalnya, harga TBS justru mengalami penurunan ketika berbagai indikator pasar menunjukkan tren positif.
Ade menegaskan Satgas Pangan Polri tidak akan ragu melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan petani dan mengganggu iklim usaha yang sehat. “Kami tidak akan segan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai koridor hukum yang berlaku," tegasnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.