RM.id Rakyat Merdeka - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program swasembada energi nasional melalui langkah penghematan energi, pemanfaatan energi alternatif, hingga penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor migas.
Kapolri mengungkapkan, sepanjang 2026, Korps Bhayangkara berhasil mengungkap 464 kasus tindak pidana di sektor energi dengan total 594 tersangka
Capaian tersebut disampaikan Kapolri saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).
"Sepanjang tahun 2026, kami telah mengungkap 464 tindak pidana bidang energi, menetapkan 594 tersangka," ungkap Sigit.
Selain itu, Polri turut menyita berbagai barang bukti seperti 669 ribu liter solar, 80 ribu liter Pertalite, hingga 30 ribu unit LPG berbagai ukuran.
Baca juga : Hakim: Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp 1,56 Triliun
Sigit menyebut, dari pengungkapan tersebut, Polri menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara senilai ratusan miliar rupiah.
"Dengan estimasi penyelamatan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 756 miliar," ungkap Kapolri.
Salah satu kasus menonjol yang berhasil diungkap adalah penyalahgunaan pengangkutan 120 ribu liter biosolar bersubsidi.
Dalam perkara itu, polisi menyita satu kapal tanker, dua unit kapal SPOB, dan tujuh truk pengangkut sebagai barang bukti.
Selain penindakan, Sigit membeberkan, Polri telah melakukan berbagai langkah konkret untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Baca juga : Pre-Booking DFSK E5 Plus Dibuka, Dapatkan Benefit Hingga Rp 60 Juta
Di antaranya penghematan penggunaan energi di lingkungan perkantoran, serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG) pada 50 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.
"Guna mewujudkan swasembada energi, Polri berkontribusi melalui penghematan penggunaan energi di lingkungan kantor dan pemanfaatan CNG pada 50 SPPG Polri," tutur Sigit.
Selain sektor energi, Polri melalui Satgas Pangan juga terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok.
Langkah tersebut dilakukan dengan mengawasi distribusi komoditas strategis serta menindak praktik yang merugikan petani.
"Melalui Satgas Pangan, Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani, serta mengungkap berbagai tindak pidana terkait komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, LPG, dan BBM bersubsidi," jelas Sigit.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Jelaskan Perbedaan Harga Pertamax dan Pertalite
Dalam pengawasan sektor perkebunan, Polri juga telah melakukan klarifikasi terhadap 173 perusahaan kelapa sawit yang diduga membeli tandan buah segar (TBS) di bawah harga yang telah ditetapkan.
"Salah satu upaya yang dilakukan yaitu klarifikasi terhadap 173 perusahaan kelapa sawit yang terindikasi membeli tandan buah segar dengan harga tidak wajar," bebernya.
Kapolri optimistis, berbagai langkah tersebut dapat mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Ia menegaskan, Polri akan terus mengawal program-program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Polri terus berperan aktif dalam mengamankan berbagai program pemerintah lainnya agar benar-benar hadir menyentuh masyarakat, seperti pemenuhan gizi, konektivitas antarwilayah, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga perlindungan hak-hak pekerja," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.