RM.id Rakyat Merdeka - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), warga NU dan kiai kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyerukan agar proses pemilihan kepemimpinan PBNU berlangsung secara independen, terbuka, dan sesuai mekanisme organisasi.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Gus Lilur menyampaikan hal tersebut setelah mengaku menerima informasi mengenai adanya dugaan gerakan yang berupaya mempengaruhi proses suksesi kepemimpinan NU dengan melibatkan sejumlah pihak yang memiliki posisi di pemerintahan maupun struktur organisasi.
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan politik pribadi dalam proses kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Menurut Gus Lilur, informasi yang diterimanya menyebut adanya jejaring yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan.
Gus Lilur menyebut, informasi tersebut mengarah pada keinginan agar calon tertentu menjabat Ketua Umum PBNU dan Rais Aam.
Namun, ia menegaskan, informasi tersebut masih berupa dugaan dan perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Saya tidak mempersoalkan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.
Baca juga : Pemilihan Rais Aam NU Harus Kedepankan Nilai-nilai Tradisi Keulamaan
Menurut Gus Lilur, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena sejumlah figur yang disebut memiliki posisi strategis di pemerintahan sekaligus memiliki relasi dengan struktur NU.
Ia menilai, hubungan antara jabatan pemerintahan dan posisi dalam organisasi harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi adanya penggunaan pengaruh kekuasaan dalam menentukan kepemimpinan NU.
Gus Lilur juga mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan politik di balik dugaan gerakan tersebut.
Namun, ia menekankan bahwa informasi tersebut perlu dibuktikan dan tidak boleh menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum terdapat fakta yang jelas.
“Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana, apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?” tuturnya.
Gus Lilur juga meminta agar informasi mengenai kemungkinan sumber pembiayaan atau penggunaan fasilitas negara untuk mobilisasi dukungan dalam Muktamar dapat diklarifikasi apabila memang terdapat indikasi tersebut.
“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” tuturnya.
Ia menegaskan tidak sedang menuduh bahwa dana APBN telah digunakan untuk membeli suara dalam Muktamar.
Baca juga : Gus Rozin Masuk Bursa Ketum PBNU, Didukung Jejaring 5 Poros Pesantren
“Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” tegasnya.
Jaga Marwah Muktamar
Menurut Gus Lilur, isu tersebut bukan semata mengenai perebutan posisi Ketua Umum PBNU dan Rais Aam, tetapi juga menyangkut marwah NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa.
Ia meyakini para kiai dan warga NU memiliki independensi dalam menentukan arah organisasi.
“Apakah semua kiai NU bisa dibeli? Apakah semua PWNU bisa dibeli? Apakah suara muktamirin bisa dibeli? Saya tidak percaya. Saya percaya masih banyak kiai dan warga NU yang memiliki independensi dan keberanian,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar tradisi perjuangan NU dalam menjaga kehidupan kebangsaan tetap menjadi pijakan dalam pelaksanaan Muktamar.
“Apakah semangat jihad NU sudah hilang karena uang? Saya tidak percaya. NU punya tradisi panjang melawan penjajahan, mempertahankan republik, dan menjaga martabat umat. Jangan sampai tradisi itu kalah oleh kepentingan politik sesaat,” ingatnya.
Gus Lilur menyerukan kepada para kiai, PWNU, PCNU, dan seluruh muktamirin untuk menjaga independensi Muktamar ke-35 NU.
“Jangan takut. Jangan merasa bahwa karena seseorang membawa nama pejabat atau penguasa lalu kita harus tunduk. Muktamar adalah forum tertinggi NU. Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin,” tegasnya.
Baca juga : Jelang Muktamar ke-35, Tokoh NU Dorong Kepemimpinan Independen dan Inklusif
Gus Lilur menegaskan dirinya tidak sedang mendukung maupun menolak kandidat tertentu. Menurutnya, setiap kandidat yang maju harus memperoleh kesempatan yang sama sepanjang memenuhi ketentuan organisasi.
“Kalau Gus Kikin maju, silakan. Kalau Miftahul Akhyar maju, silakan. Kalau Yahya maju, silakan. Kalau ada calon lain, silakan. Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan,” tuturnya.
Di akhir keterangannya, Gus Lilur kembali mengingatkan pentingnya menjaga NU agar tetap independen dalam menentukan kepemimpinannya.
“NU bukan boneka penguasa. NU adalah bagian dari sejarah berdirinya republik. NU harus tetap menjadi organisasi yang merdeka, bermartabat, dan berdikari,” katanya.
“Lawan setiap upaya pembonekaan NU. Lawan intervensi. Lawan politik uang. Lawan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok. Tetapi tetap dengan cara yang bermartabat, tabayun, dan sesuai hukum,” pungkas Gus Lilur.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.