RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla alias JK mendorong Pemerintah mengedepankan pendekatan politis kepada masyarakat Papua untuk mendukung pembangunan, sekaligus menyelesaikan persoalan keamanan di wilayah tersebut.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, pendekatan kepada masyarakat perlu dilakukan secara damai agar terbangun pemahaman bersama bahwa pembangunan Papua merupakan tanggung jawab bersama.
“Harus ada pendekatan kepada masyarakat untuk adanya suatu pengertian politis dengan baik agar masyarakat mengerti pembangunan Papua itu dibangun secara bersama-sama,” kata Jusuf Kalla seusai menghadiri pelantikan Pengurus PMI DIY periode 2026-2031 di Yogyakarta, Minggu (13/9/2026).
JK menyampaikan hal tersebut menanggapi penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada 9 September 2026.
Ketua Umum PMI Pusat itu menilai Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan Papua guna mendorong kemajuan wilayah Indonesia bagian timur.
Baca juga : Meriahkan Summer Festival Dengan Hidangan Nusantara
“Kalau dibandingkan, katakanlah Papua dengan Papua Nugini, ya jauh lebih baik kita. Seperti itu, sehingga perlu diberikan suatu pengertian yang betul kepada mereka yang KKB itu,” ujarnya.
JK menekankan, pendekatan politis terhadap masyarakat Papua, maupun Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) harus dilakukan secara damai. Tujuannya, membangun pemahaman bersama mengenai pembangunan dan masa depan Papua.
Dia menilai pendekatan tersebut perlu diutamakan sebelum Pemerintah mengambil langkah keamanan lebih lanjut apabila kelompok bersenjata masih melakukan kekerasan.
“Dan apabila mereka masih begitu, tentu balasannya operasi daripada aparat kita, TNI, Kepolisian. Tapi dua pihak perlu ada upaya pengertian politis secara baik, secara damai. Di mana-mana kita bisa menyelesaikan itu,” tegasnya.
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tersebut.
Baca juga : Resmi Dilantik DPP, DPD Hanura DIY Siap Kibarkan Bendera Singa
Komnas HAM mendesak Polda Papua melakukan penyelidikan secara efektif, profesional, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap pelaku serta pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan, perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap situasi kekerasan bersenjata, termasuk di Papua.
“Tidak ada tujuan politik, keamanan, ataupun tuduhan keberpihakan yang dapat menjadi pembenaran untuk melakukan kekerasan dan merampas nyawa warga sipil,” ujar Anis dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Komnas HAM, ketiga korban merupakan bagian dari rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang sedang menjalankan tugas kedinasan terkait pelayanan bidang pertanian dan peternakan.
Di tengah perjalanan, rombongan tersebut dihadang kelompok bersenjata. Sejumlah penumpang kemudian dipisahkan hingga akhirnya tiga ASN ditembak mati.
Baca juga : Salurkan 150 Ribu Ton Jagung, Bulog Jaga Harga Dan Pasokan Buat Peternak
Anis juga merespons klaim Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) Kodap III Ndugama yang mengaku bertanggung jawab atas penembakan tersebut dan menuding para korban terlibat aktivitas intelijen.
Dia menegaskan, status seseorang sebagai ASN atau pegawai Pemerintah tidak dengan sendirinya menghilangkan kedudukannya sebagai warga sipil, maupun perlindungan yang melekat padanya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.