RM.id Rakyat Merdeka - Lembaga Keuangan Dunia alias IMF memprediksi, pandemi virus corona akan menyebabkan krisis di sejumlah negara. Banyak orang akan kehilangan penghasilan yang bisa memicu krisis sosial. Agar tak terjadi kerusuhan, IMF menyarankan para pemimpin negara segera membuat kebijakan yang bisa mengeyangkan perut rakyat.
Beberapa pekan terakhir, IMF rajin menerbitkan laporan terkait dampak pandemi corona. Laporan teranyar, IMF menyatakan corona akan menyebabkan krisis terburuk sepanjang sejarah. Melebihi krisis Depresi Hebat atau Great Depression yang terjadi pada 1930.
Great Depression merupakan istilah medis yang menggambarkan kondisi lemah. Krisis itu berlangsung hampir 10 tahun. Dimulai dari kejatuhan pasar saham di Amerika Serikat pada 24 Oktober 1929.
Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Vitor Gaspar, mengatakan, negara-negara berkembang dan miskin akan merasakan beban paling berat akibat pandemi corona. Pabrik-pabrik ditutup dan banyak orang akan kehilangan mata pencaharian. Karena itu, penting bagi tiap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang adil. Kebijakan tidak prorakyat bisa memicu krisis sosial.
Baca juga : Veteran 99 Tahun Kumpulkan Donasi Corona Rp 253 M Dengan 100 Kali Jalan Bolak-balik
Aksi unjuk rasa mungkin tidak terjadi karena hampir tiap negara memberlakukan lockdown. Namun, ketika rakyat melihat krisis makin tidak terkendali, bisa saja terjadi kerusuhan. “Sangat penting untuk memberikan dukungan kepada rumah tangga dan perusahaan yang rentan oleh krisis. Tujuannya, adalah untuk mendukung dan melindungi orang dan perusahaan yang telah terkena dampak penutupan,” kata Gaspar, seperti dikutip Reuters, kemarin.
Gaspar melihat, tiap negara punya karakteristik berbeda. Namun, jangan berpikir terlalu lama untuk memberikan bantuan. “Negara-negara harus bersiap untuk melakukan apa pun yang diperlukan, dan saya pikir itu benar sekali. Dan anda harus melakukannya dengan cepat karena situasinya berkembang cepat dan segala sesuatu harus dikendalikan,” paparnya.
Dari hasil pengamatannya, sejumlah negara punya cara berbeda memberi bantuan ke warga. Di Kenya, bantuan diberikan lewat aplikasi yang terhubung langsung dengan ponsel penerima bantuan. Di Uttar Pradesh, India, pemerintah memberikan kompensasi kepada pekerja miskin yang bekerja dalam banyak kasus di sektor ekonomi informal dengan mentransfer ke rekening bank mereka. Di Rwanda, Bangladesh, dengan memberikan bantuan langsung.
Bagaimana di indonesia? Pemerintah sudah menyalurkan banyak bantuan. Mulai dari memberikan bantuan tunai langsung ke warga miskin, memberikan bantuan untuk pekerja yang kena PHK dan dirumahkan, membagikan sembako bagi warga ibu kota agar tidak mudik, sampai membuat ke bijakan relaksasi kredit. Pemerintah juga menyadari kemungkinan terjadinya kerawanan sosial.
Baca juga : Politisi Demokrat Ini Ajak Cegah Kerawanan Sosial Karena Pandemi Corona
Untuk itu, Polri sudah ancang-ancang. Kapolri Jenderal Idham Azis sudah memerintahkan jajarannya mulai bersiap menghadapi berbagai macam upaya unjuk rasa, demonstrasi, dan konflik sosial di tengah pandemi. Instruksi itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Agus Andrianto, selaku Kepala Operasi Aman Nusa II 2020.
Dalam surat itu, Agus meminta kepada jajaran Baharkam untuk menyiapkan skenario pencegahan adanya unjuk rasa di wilayah masing-masing. Pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) serta PHH (Brimob dan Sabhara) agar diberikan SOP untuk menangani aksi unjuk rasa, dengan tetap menerapkan kebijakan social distancing dan physical distancing.
“Dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki berupa tameng, tongkat, tali Dalmas, rantis, mobile barikade, termasuk mengerahkan anjing pelacak dan kuda dari Polsatwa,” tulis Komjen Agus, dalam telegram tertanggal 13 April 2020.
Pengamat Keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menga takan, dampak ekonomi akibat corona akan berimbas pada kondisi sosial di masyarakat. Sebab, akibat corona, pengangguran makin banyak. Kondisi ini bisa mendorong angka kriminalitas meningkat. “Banyak orang tak bisa bekerja, sementara kebutuhan hidup terus berjalan,” ucapnya.
Baca juga : Buruh Sesalkan DPR Tetap Bahas Omnibus Law Di Tengah Corona
Kerawanan itu bisa semakin tinggi dengan adanya narapidana yang baru dilepas dengan program asimilasi, berulah lagi. Terbukti, di beberapa daerah, ada beberapa oknum yang baru keluar dari penjara, sehari kemudian melakukan tindakan kriminal lagi.
Yang terbaru terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel). Baru dibebaskan sehari, seorang napi melakukan pelanggaran. Seorang lagi melakukan percobaan pencurian. Pihak Kanwil Kemenkumham Sulsel menyatakan, setelah dicek, keluarga napi tersebut miskin. Mereka tidak bisa makan. Sehingga melakukan pelanggaran.
Sejauh ini, Bambang melihat, situasi Kamtibmas masih terkendali. Hanya saja, kepolisian harus makin meningkatkan kewaspadaan. Apalagi pemulihan dampak wabah tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Polisi juga harus mengatur energi dan butuh napas panjang. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.