RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan, pihaknya mendukung upaya PP Muhammadiyah mengajukan judicial review atau uji materi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, publik perlu memberi catatan terhadap kehadiran UU ini.
Baca juga : Soksi Dukung UU Ciptaker
"Di samping menyambut baik kehadiran Undang-Undang ini, kita juga perlu bersikap kritis terhadap pasal-pasal tertentu yang merugikan kepentingan rakyat, buruh dan sektor lainnya," ujar Sunanto dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10).
Menurutnya, ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan oleh pemerintah dan DPR, soal sejumlah pasal yang dianggap merugikan kepentingan rakyat dan hak-hak pekerja dalam UU tersebut.
Baca juga : Prediksi Perekonomian Dalam Negeri Melesat, Soksi Dukung UU Ciptaker
Pemerintah dan DPR perlu terus menyerap, mendengarkan, dan bersahabat dengan berbagai tuntutan dan sikap politik rakyat tersebut.
"Sambil mencermati dan memperhatikan, serta mencatat setiap tuntutan untuk disikapi dalam bentuk keputusan politik yang menguntungkan semua pihak," sarannya.
Baca juga : Nasib Investasi Migas Dalam UU Cipta Kerja
Selain itu, Pemuda Muhammadiyah menekankan perlunya kehati-hatian semua pihak dalam menghadapi situasi politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.