RM.id Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden menggelar program “KSP Mendengar” untuk menjaring masukan sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan masyarakat soal UU Cipta Kerja dan vaksinasi Covid-19.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan, melalui program tersebut, KSP akan menyerap banyak masukan dari berbagai kalangan.
"Termasuk mahasiswa. Kami sampaikan kembali kepada Presiden terkait apapun itu, termasuk UU Cipta Kerja," kata Ngabalin dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (10/11/2020).
Baca juga : Mendagri Puji Rektor IPDN Bentuk Tim Sosialisasi UU Ciptaker
Pada hari Selasa, Program KSP Mendengar dengan tema "Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Vaksinasi COVID-19" digelar di Serang, Banten. Acara ini dihadiri para mahasiswa.
Pada kesempatan itu Ngabalin menyampaikan, bahwa UU Cipta Kerja akan membantu pencari kerja usia produktif di Indonesia. "UU Cipta Kerja hadir dalam membuka ruang kerja seluas-luasnya bagi anak muda Indonesia," tuturnya, saat berdialog dengan perwakilan mahasiswa di Serang.
Selain itu, Ngabalin juga meyakinkan, UU Cipta Kerja akan mempermudah setiap izin badan usaha dengan memangkas pintu atau birokrasi. Tujuannya, untuk mencegah adanya pungutan liar dalam birokrasi dan menghindari perizinan yang berbelit.
Baca juga : Senin, Buruh Gelar Aksi Di MK Tolak UU Ciptaker
Saat ini, papar Ngabalin, faktanya ada sekitar 64,19 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan 75 persen dari jumlah itu bergerak di bidang informal. "Maka UU Cipta kerja hadir untuk menggerakkan rakyat membuka usaha mandiri dengan mempermudah perizinan," ujarnya.
Dalam situasi keadaan pandemi, kata Ngabalin, Pemerintah selalu membuka semua informasi yang dimiliki dan selalu menyampaikannya kepada publik. Terlebih, masyarakat perlu penyesuaian terhadap masa adaptasi kebiasaan baru (AKB).
Mengenai pandemi Covid-19, Ngabalin memandang perkembangannya masih sangat dinamis. Karena itu, dia menekankan bahwa kampanye pelaksanaan 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker harus terus digalakkan.
Baca juga : Kadin: Libatkan Pengusaha Dan Buruh Dalam Penyusunan Turunan UU Ciptaker
Sementara itu, perwakilan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabek-Banten, Januar Eka Nugraha pada kesempatan tersebut sempat mempertanyakan strategi komunikasi pemerintah yang baru melaksanakan sosialisasi setelah undang-undang tersebut disahkan.
Januar memandang perlu Pemerintah memberikan jaminan bahwa UU Cipta Kerja akan membuka peluang kerja yang luas. "Perlu garansi pemerintah dalam meyakinkan publik, bahwa UU ini akan membuka peluang kerja yang luas," katanya.
Rencananya program “KSP Mendengar” akan digelar di delapan kota. Berbagai elemen masyarakat dapat memberikan masukan melalui program tersebut. [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.