RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengapresiasi peluncuran buku terbaru Prof. Dr. M. Quraish Shihab berjudul Islam dan Kebangsaan; Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan.
Menurut Mahfud, buku ini memberikan ketenangan khususnya bagi umat Islam Indonesia. Sebab, dapat menyakinkan, sistem berbangsa dan bernegara yang dipilih Indonesia sudah benar. Serta yang terpenting tidak bertentangan dengan Islam.
"Selamat kepada Prof. Quraish. Ini buku membuat tenang orang Islam di Indonesia, bagi yang mau membaca dan mau memahami. Karena buku ini bisa meyakinkan bahwa kita ini bernegara dan berbangsa sudah benar, tidak bertentangan dengan ajaran Islam," ungkap Mahfud saat launching dan Bedah Buku Islam dan Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganeraan, karya Prof. Quraish Shihab, Kamis (26/11).
Baca juga : Bamsoet Ajak Wanita FKPPI Terapkan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan
Menurut Mahfud, keyakinan ini penting lantaran masih ada kampanye yang menyebut Indonesia ini negara yang salah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan, masih ada pemahaman yang mau membongkar ideologi dan strukturnya. Termasuk menyebut negara Pancasila tidak benar dan bahkan haam.
"Sekurang-kurangnya, kita telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena beranggapan seperti itu. Dan kita membuat UU ke-Ormasan karena ada kampanye-kampanye bahwa negara berdasar negara Pancasila itu salah dan haram," jelasnya.
Mahfud MD menjelaskan, bahwa Islam sejatinya mengajarkan pemeluknya hidup bernegara. Bernegara menjadi prinsip yang tidak bisa dihindari. Bahkan, bernegara merupakan fitrah manusia atau sunatullah.
Baca juga : Syarief Hasan: Nilai Pancasila Harus Mendarah Daging
Namun, diingatkannya, dalam Al Quran maupun sunah Rasul atau hadits, tidak ada bentuk baku sebuah negara. Sehingga meski bernegara merupakan keniscayaan, bentuk negara dan sistem pemerintahan bisa bermacam-macam. Tergantung waktu dan tempat, serta kesepakatan suatu bangsa.
"Setiap bangsa itu membuat bentuknya sendiri apakah mau demokrasi, otokrasi boleh, atau monarki. Karena Islam sendiri dalam ajaran Al Quran dan Sunnah itu membebaskan saja. yang penting prisnip-psinsip bernegaranya untuk kemanusiaan, keadilan," jelasnya.
Mahfud MD berpendapat, Indonesia bukan negara Islam melainkan negara Islami. Dikatakannya, meski populasi Muslim Indonesia terbesar di dunia, di mana 87 persen penduduknya beragama Islam, tetapi Indonesia bukanlah negara Islam.
Baca juga : Ikut Buka Acara Welcome to Sweden
"Indonesia itu bukan negara Islam, tetapi negara Islami. Kalau negara Islam itu konotasinya formal, hukumnya, aturanya, namanya, harus Islam. Tetapi kalau Islami, itu substansinya ajaran-ajaran Islam, misalnya persaudaraan kemanusiaan,” jelas Mahfud.
Indonesia, kata Mahfud, sejak awal menyadari, membangun negara yang inklusif. Negara yang Islami. Sifat, nilai yang baik dalam Islam, masuk dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Mahfud menyebut, ini sama dengan negara Madinah yang tercermin dalam gambaran piagam Madinah yang oleh Nabi dibikin menjadi negara inklusif, civilized, negara beradab.
"Dulu sudah ada perdebatan. Akhirnya ketemu negara Islami, negara Pancasila. Substansi nilai Islam masuk dalam aturan. Bukan formalitas simboliknya. Buktinya, kita berislam baik sekali di Indonesia. Tanpa harus menunjukkan bendera formalnya. Benderanya ya kemanusiaan," kata Mahfud.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.