RM.id Rakyat Merdeka - Banyak pihak mengapresiasi Presiden Jokowi yang turun tangan menengahi ribut-ribut soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menjadi harum namanya karena dianggap telah ‘menyelamatkan’ Novel Baswedan cs. Tapi di sisi lain, sikap Jokowi tersebut dinilai menyulitkan Ketua KPK Firli Bahuri.
Dalam pernyataannya, Jokowi tegas meminta agar 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK tidak dipecat. Tapi cukup dibina saja. “Masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan,” ucap Jokowi, Senin (17/5).
Eks Wali Kota Solo itu mengatakan, keputusannya tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai KPK.
Baca juga : Erick Dipuji Sandi
Jokowi juga meminta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) merancang tindaklanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK itu.
Permintaan itu juga secara khusus ditujukan kepada pimpinan KPK. “Dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” sambungnya.
Sikap Jokowi ini bertolak belakang dengan Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK yang diteken Firli.
Baca juga : Suami Bantu Istri Nikahi Selingkuhan
Sampai kemarin, Firli belum berkomentar soal perintah Jokowi. Sementara, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron sepakat dengan arahan Jokowi untuk tidak memecat 75 pegawai KPK yang gagal TWK.
“Kami mengapresiasi komitmen tinggi Presiden terhadap pemberantasan korupsi melalui pernyataan bahwa KPK harus memiliki SDM terbaik yang memiliki komitmen,” kata Ghufron.
Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris mendukung sikap Jokowi terhadap Novel Baswedan Cs. “Hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK,” ujar Syamsuddin Haris.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.