Sebelumnya
Dia mendesak aparat keamanan menghentikan atau membubarkan kegiatan yang tidak sesuai konstitusi. “Jangan dibiarkan bila ada kelompok yang bertindak di luar konstitusi,” sebut wakil ketua MPR itu.
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku sampai saat ini masa jabatan presiden masih maksimal 2 periode. “Saya rasa apa yang disampaikan soal 3 periode ini juga masih tanda tanya karena kita tahu masa jabatan presiden adalah maksimal 2 periode,” ungkap Dasco.
Menurutnya untuk mewujudkan perubahan 3 periode, masih banyak proses yang ditempuh. Yakni amandemen UUD serta melihat gagasan itu di tengah eskalasi masyarakat. “Sementara untuk 3 periode ini banyak hal mesti ditempuh terutama amandemen UUD dan juga kita harus menghitung eskalasi serta opini masyarakat,” papar wakil ketua DPR itu.
Baca juga : Bulat Dukung Jokowi 3 Periode, Qodari Mundur Dari Persepi
Politisi PPP, Arsul Sani jengah mendengar alasan kelompok yang mengaitkan amandemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden. “Amandemen UUD 1945 sedang kami kaji. Tapi tidak ada agenda amandemen tentang masa periode jabatan presiden,” tandas wakil ketua MPR itu.
Dia bilang sejauh ini sembilan fraksi sekaligus kelompok DPD yang ada di MPR tidak pernah mewacanakan amandemen UUD terkait dengan periode jabatan Presiden. “Pak Jokowi sendiri juga sudah menegaskan beliau tidak berminat untuk menjadi presiden 3 periode,” ucap politisi senior itu.
Politisi Demokrat, Rachland Nashidik bahkan mengecam gerakan tersebut. Menurutnyam apa yang dilakukan Qodari sebagai bentuk perlawanan terhadap konstitusi.
Baca juga : Demokrat Siap Jegal Di Senayan
“Soekarno berkuasa puluhan tahun. Soeharto berulang jadi Presiden. Tapi mereka bisa begitu karena sistem politik otoriter, ditopang konstitusi darurat tanpa batasan masa jabatan Presiden. Konstitusi kita bilang kini cuma boleh 2 periode. Jadi ini jelas gerakan melawan konstitusi,” kritiknya.
Pendiri Lembaga Kedai KoPi, Hendri Satrio ikut heran dengan gagasan yang dijual Qodari tersebut. Padahal, kata dia, untuk menyatukan Jokowi dan Prabowo tak usah menunggu sampai 2024.
“Sekarang ini Jokowi dan Prabowo sudah dalam satu perahu yang sama untuk menyelesaikan masalah bangsa, membangun Negeri, masih ada waktu 2,5 tahun buat ngeberesin semua apalagi cuma masalah polarisasi, ngapain juga pake dorong 3 periode, ngelawan konstitusi, aneh #Hensat,” cuit Hendri di akun Twitternya, kemarin. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.