AHY: Tak Sehat, Tak Produktif

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak tegas wacana masa jabatan presiden tiga periode. Putra sulung Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengingatkan bahayanya godaan kekuasaan. Seorang politisi mesti tahu kapan waktunya berhenti berkuasa.

“Tiga periode ini tidak sehat dan tidak produktif. Kalau kita diam saja, kemudian disahkan, bisa jadi empat periode, lima periode, bahkan bisa seumur hidup,” ujar AHY saat menyambangi dapur redaksi Rakyat Merdeka, di Jakarta, Rabu (9/6).

Baca juga : Partai NasDem Pede Bakal Bisa Tampilkan Tiga Paslon

AHY mengingatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan jika seorang pemimpin terlalu lama berkuasa. Apalagi, usia reformasi belum terlalu lama, baru 23 tahun. Salah satu amanat reformasi adalah membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode saja.

Jangan sampai, kata dia, seseorang yang tadinya dianggap hebat sebagai pemimpin, justru berbalik menjadi penyalahguna kekuasaan karena keasyikan berkuasa. “Kekuasaan berkepanjangan itu juga menggoda, bisa tidak tahu batas berhenti berkuasa,” sebutnya.

Baca juga : Geregetan Dengan Isu 3 Periode, AHY: Tidak Sehat Dan Tak Produktif

Politisi berusia 42 tahun ini memastikan, seluruh kader Partai Demokrat, terutama di DPR akan menolak wacana ini seandainya bergulir di Senayan. Meski begitu, AHY mengaku, perjuangan ini tidak bisa dilakukan Demokrat sendirian.

Hal ini dianalogikan ketika partainya menolak Undang-Undang Omnibus Law yang akhirnya disahkan. Kala itu, Demokrat melakukan walk out saat regulasi ini hendak disahkan. “Itu maksimal yang bisa kita lakukan. Saya juga marah kalau ada kader yang lempar bangku,” ungkapnya.

Baca juga : Presiden Minta Pelajaran Tatap Muka Digelar Ekstra Hati-Hati

Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) itu menegaskan, Partai Demokrat dipastikan sejalan dengan kehendak rakyat. Termasuk, posisi partai yang saat ini berada di luar pemerintahan. Sikap ini, diklaim banyakmenuai simpati dari rakyat.

Misalnya, ketika Demokrat tampil dalam penolakan isu-isu besar seperti Undang-Undang Omnibus Law dan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Menurutnya, banyak aspirasi dan pujian da­tang, baik itu dari kalangan buruh, hingga pegiat demokrasi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.