BREAKING NEWS
 

Dipastikan Erick Thohir

Vaksin Gotong Royong Tidak Pake APBN, Juga Bukan Vaksin Hibah Ya!

Reporter & Editor :
APRIANTO
Selasa, 13 Juli 2021 08:00 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. (Foto: Dok. Kementerian BUMN)

 Sebelumnya 
Rencananya, vaksinasi gotong royong untuk individu ini juga menyasar warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. Peminatnya, banyak. “Ada juga beberapa warga negara asing yang sudah tinggal di Indonesia dan mereka ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu,” ungkap eks dirut Bank Mandiri ini.

Untuk diketahui, tarif yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 439.570 per satu kali suntikan. Nilai tersebut terbagi atas harga vaksin per dosis Rp 321.660 dan harga layanan Rp 117.910. Karena, setiap orang membutuhkan dua dosis vaksin, maka total harga vaksin senilai Rp 879.140.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memberikan penjelasan tambahan. Kata dia, vaksinasi berbayar juga dilakukan di sejumlah negara ASEAN. “Di Asia Tenggara yang sudah ada vaksin untuk individu berbayar itu: Singapura, Malaysia, dan Thailand,” sebutnya, melalui akun Twitternya, @AryaSinullingga.

Baca juga : Erick: Vaksinasi Gotong Royong Nggak Pakai Dana APBN, Vaksin Hibah, Atau Vaksin Program Pemerintah

Dengan opsi ini, pilihan masyarakat jadi beragam. “Kalau tidak mau bayar juga boleh dan dapat vaksin. Pfizer, moderna, AstraZeneca, dan Sinovac adalah vaksin gratis,” pungkas Arya.

Dukungan juga datang dari PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memahami dan mendukung kebijakan pemerintah terkait vaksin gotong royong berbayar untuk individu yang mampu secara ekonomi.

Menurut Hasto, dengan vaksin gotong royong individu, pemberian vaksin bisa dilakukan melalui partisipasi korporasi, swasta, dan warga negara yang mampu secara ekonomi. “Vaksin gotong royong itu bentuk partisipasi sebagian komponen bangsa yang ingin membantu pemerintah,” kata Hasto.

Baca juga : PDIP: Vaksin Gotong Royong Individu Harus Didukung, Apalagi Vaksin Gratis Juga Makin Masif

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, vaksin berbayar merupakan hasil keputusan antara pemerintah dengan Komisi IX DPR. Menurutnya, vaksin berbayar merupakan program yang diberikan untuk memenuhi permintaan sejumlah kalangan, salah satunya pengusaha yang ingin memberikan karyawannya vaksin.

Sementara itu, Kimia Farma selaku BUMN yang akan menjual vaksin berbayar, memilih menunda penjualan yang seharusnya bisa dimulai kemarin.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro belum bisa memastikan sampai kapan penundaan ini berlangsung. Untuk memaksimalkan kekosongan jadwal ini, pihaknya tetap mensosialisasikan vaksin berbayar ini, beserta aturan mainnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense