Sebelumnya
Menyikapi hal ini, Asnawi mengatakan, dana Pemerintah berasal dari berbagai sumber. Di antaranya pendapatan pajak negara yang berpangkal pada tataniaga, seperti perniagaan batu bara, dan kekayaan alam. Dalam Islam, pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai syubhat.
“Jadi, pesan saya, kepada seluruh pesantren se-Indonesia, untuk tidak ragu menerima aliran dana abadi pesantren. Karena dana abadi pesantren itu hukumnya halâlan thayyiban, halal dan baik,” tegasnya.
Divisi Qanuniyah LBM PWNU DKI Jakarta Kiai Muhammad Didit Sholeh mengatakan, Perpres tersebut menggambarkan dua sisi. Di satu sisi, menunjukkan bahwa negara mengakui eksistensi pesantren sebagai oase yang melahirkan pemikir dan pemimpin yang menanamkan visi kebangsaan dan keislaman. Pada sisi lain, tantangan bagi pesantren untuk membangun tata kelola keuangan yang akuntabel serta tetap sebagai kekuatan mandiri yang tidak tumpul daya kritisnya.
Direktur AINUN Dalliya Hadlirotal Qudsiyah mengamini. Menurutnya, perhatian Pemerintah ke pesantren sangat besar. Tetapi yang tidak kalah penting adalah perlunya Pemerintah mendengarkan suara-suara perempuan pesantren. Sebut saja dalam hal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Dalliya berharap, perempuan pesantren terus dilibatkan di dalam forum-forum pembahasan agar dapat mengkaji RUU PKS dari sudut pandang pemahaman keagamaan yang lebih jernih, tanpa ada kepentingan terselubung. Jangan sampai ada di dalamnya mengandung kerusakan bagi rumah tangga dan kerusakan hubungan anak dan orang tua. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.