Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Jemaah Harus Disuntik Booster
Ibadah Umrah Jangan Dipolitisasi
Sabtu, 16 Oktober 2021 06:20 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah minta agar pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster untuk jemaah umrah Indonesia tidak dipolitisasi. Apapun mereknya, tidak masalah, asal sudah disetujui World Health Organization (WHO).
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunawan Sadikin mengatakan, saat ini Pemerintah sedang fokus melobi Kerajaan Arab Saudi terkait booster jemaah umrah. “Jangan sampai vaksin itu keluar dari koridor kesehatan, apalagi politik,” ujarnya di Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (14/10).
Baca juga : Cegah Fraud, Wakil Jaksa Agung Minta Pengawasan Lembaga Keuangan Diperketat
Sebelumnya, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali memastikan, Kementerian Kesehatan Arab Saudi resmi mengizinkan penggunaan dua vaksin Sinovac dan Sinopharm bagi calon jemaah umrah. Namun jemaah haji umrah wajib disuntik salah satu vaksin lainnya seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Jhonson and Jhonson sebagai booster.
Budi menyebut, dia telah menyampaikan wejangan (jangan dipolitisasi) ke perwakilan kementerian kesehatan seluruh dunia. Dia menyoroti fenomena vaksin geopolitik yang seolah menjadikan pengunjung yang akan masuk ke suatu negara harus mempunyai sertifikat vaksin sesuai vaksin yang diproduksi oleh negara tertentu.
Baca juga : Pemerintah Dukung Pengembangan Inovasi Keuangan Digital
Padahal menurutnya, fenomena itu tidak boleh terus berlanjut, lantaran kondisi ketersediaan vaksin Covid-19 di dunia masih sangat terbatas. Sementara masih banyak negara lain yang bahkan capaian vaksinasinya di bawah 10 persen. “Selama vaksin itu sudah disetujui WHO, harusnya kan boleh,” imbuhnya.
Diakui Budi, vaksin booster secara klinis memberikan perlindungan tubuh lebih tinggi dari Covid-19. “Kalau kita berikan vaksin ketiga dengan jumlah terbatas, padahal 100 orang Indonesia lainnya belum divaksinasi, secara etis, kok gitu ya, kan,” ujar dia.
Baca juga : Pembukaan Rute Internasional Bandara Ngurah Rai, Kemenhub Pastikan Kesiapan Fasilitas
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Pemerintah masih membahas prosedur umrah sebagaimana persyaratan dari Arab Saudi. “Akan ada persiapan teknis, baik terkait prosedur umrah, vaksinasi dan karantina,” kata Nadia.
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) juga terus mematangkan proses persiapan penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H. Persiapan tersebut antara lain terkait pembukaan akses data sertifikat vaksin jemaah umrah dalam aplikasi PeduliLindungi.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya