RM.id Rakyat Merdeka - Bursa sirkulasi kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menghangat. Sejumlah nama mulai mencuat. Selain anggota DPD petahana, beberapa figur baru digadang-gadang memimpin lembaga tersebut.
Nama-nama dari wilayah barat seperti Jimly Asshiddiqie (DKI Jakarta) dan La Nyalla Mattalitti (Jawa Timur). Sedangkan dari wilayah timur muncul nama Nono Sampono (Maluku) dan Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan).
Mencermati hal itu, Tamsil Linrung mengatakan agar koleganya tidak terjebak pada opsi personal. “Dibutuhkan narasi kelembagaan untuk memperkuat DPD, agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Bicara siapa dapat apa, tidaklah esensial. Kepentingan lembaga, rakyat di atas kepentingan personal,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7).
Baca juga : Rekonsiliasi Dibangun dengan Kedepankan Kepentingan Bangsa
Menurut politisi senior di Senayan ini, DPD harus punya agenda yang jelas bagaimana mengemban amanah yang dititipkan rakyat. Karena di lingkup legislatif, para senator yang terpilih tersebut memperoleh legitimasi sangat kuat. Satu anggota DPD bahkan ada yang mendapat dukungan jutaan suara.
“Rakyat tentu menunggu kiprah kita. Terutama dalam mengartikualsikan kepentingan daerah,” lanjut Tamsil.
Untuk menunjukkan kiprah, DPD mesti punya arah yang jelas mau ke mana. Selain arah, visi dan misi lembaga, Tamsil juga berharap anggota DPD fokus untuk membenahi kodisi internal. Seperti adanya faksi-faksi yang sudah jadi rahasia umum. Sebab situasi tersebut, memengaruhi kepercayaan dan dukungan publik kepada DPD. Salah satu pekerjaan rumah DPD saat ini adalah pengembalikan wibawa lembaga dengan membangun soliditas.
Baca juga : Cerita Pimpinan Perusahaan Indonesia di Ethiopia
“DPD butuh solidarity maker. Dan kita semua, rekan-rekan anggota DPD, mesti berperan menjadi bagian dari solidarity maker tersebut,” lanjut Tamsil.
Tamsil berharap, ke depan DPD tidak boleh dikelola seperti memimpin perusahaan, apalagi dengan gaya premanisme. Kalau tidak suka, main pecat atau sanksi. DPD merupakan institusi negara. Milik bersama, milik rakyat. Sehingga semua pikiran, ide gagasan, harus diakomodir dan dikomunikasikan.
“NKRI eksis, tegak menghadapi berbagai problem dan dinamikanya, juga karena buah pikiran pendiri bangsa. Itu harus kita warisi. Lagi pula, pikiran-pikiran itu, adalah kristalisasi problem dan kebutuhan dari bawah. Ilustrasi kondisi kebatinan bangsa. Merefleksikan denyut kehidupan di setiap daerah yang diwakili oleh para anggota yang amat beragam,” pungkas mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI ini.
Baca juga : Sekjen DPD Hadiri Pembukaan Restoran Garuda Cabang XIX
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, marwah DPD memang harus kembali ditegakkan. Pembelahan yang terjadi pada DPD 2014-2019 merupakan catatan kelam yang meruntuhkan wibawa lembaga sehingga juga berdampak degradatif terhadap para senator di Senayan.
“Kalau lembaganya bermasalah, tentu sulit mendapat kepercayaan masyarakat. Karena itu, konflik internal dan kubu-kubuan yang ada di DPD yang aromanya sangat menyegat itu, harus diakhiri. Saya kira semua bisa duduk bersamalah untuk kepentingan lebih besar,” ungkap peneliti dan penulis buku tentang DPD ini.
Pangi mengamini pendapat Tamsil Linrung, bahwa saat ini DPD butuh energi dan narasi baru yang bisa mempersatukan semua elemen yang ada di dalamnya. Termasuk sosok solidarity maker yang bisa merangkul, melalui visi dan misi penguatan DPD yang menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center ini merupakan agenda lama yang harus dituntaskan di periode sekarang. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.