RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto menegaskan utang bukanlah hal tabu dalam sistem ekonomi mana pun. Negara sebesar Amerika Serikat dan China pun memerlukan atau tak terlepas dari skema utang.
Darmadi mengatakan, utang sejatinya ditujukan untuk membiayai jalannya roda ekonomi dan pembangunan negara.
"Utang merupakan instrumen penting dalam konsep ekonomi yang kini dijalankan oleh negara-negara di dunia," kata Darmadi, kemarin.
Pernyataan Darmadi ini merespons polemik di media sosial unggahan calon presiden (capres) Anies Baswedan. Anies baru-baru ini mengunggah momen tengah membaca buku berjudul "Principles for Navigating Big Debt Crises" atau Prinsip-Prinsip Menangani Krisis Utang Dengan Baik karya Ray Dalio.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, banyak negara menempatkan utang sebagai instrumen penyangga. Skema utang sebenarnya hanya ditujukan untuk kegiatan pembangunan yang sifatnya produktif. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur.
Baca juga : Berkat Pengamanan Polri, Warga Merasa Tenang Dan Nyaman Saat Mudik
"Kecuali kita mau jadi negara yang mengisolasi diri dan mampu menjalankan negara tanpa utang. Tapi itu mustahil sangat utopis," sambungnya.
Darmadi menjelaskan, utang dari negara-negara pendonor dan lembaga keuangan dunia seperti International Monetery Fund, Bank Dunia dan lainnya, tentu sudah melalui kalkulasi yang berpijak pada konstitusi. Bagaimanapun tidak sembarangan satu lembaga memberikan utang ke satu negara. Pastinya sudah melalui tahap seleksi dan analisis yang kuat.
"Indonesia misalnya diberikan utang karena dianggap Produk Domestik Bruto (PDB)-nya cukup kredibel ditambah proyeksi pertumbuhan ekonominya dianggap cukup meyakinkan. Pemerintah pun berpegang pada regulasi yang ada yakni batas pinjaman yang boleh tak melebihi 3 persen PDB," paparnya.
Karena itu, dia menyayangkan jika utang negara kemudian dikonotasikan negatif. Sebab tentunya bertolak belakang dengan realitas sebenarnya.
"Ketika dipinjamkan utang itu artinya satu negara dianggap cukup sejahtera dan dianggap mampu membayarnya. Ini kan teori sederhana saja," ujarnya.
Baca juga : Soroti Isu Utang Negara, Partai Garuda: Biasa, Serangan Politik Jelang Pemilu
Yang jadi persoalan, kata dia, ketika instrumen utang ditarik ke dalam wilayah politik praktis yang sama sekali tidak punya kapasitas untuk menjabarkannya. Kalau masuk wilayah politik, utang kan hanya dibaca saja, tidak diselesaikan.
"Padahal utang itu tidak cukup hanya dibaca akan tetapi perlu dikelola dan diselesaikan dengan membaca konstitusi secara benar," ujarnya.
Bendahara Umum Megawati Institute ini menjelaskan, setidaknya ada sejumlah cara untuk menyelesaikan utang dalam buku Principles for Navigating Big Debt Crises itu. Pertama, tentunya penghematan. Kedua, default utang dan restrukturisasi. Ketiga, pencetakan uang oleh bank sentral. Keempat, transfer uang dari orang dengan kemampuan ekonomi lebih kepada mereka yang di bawahnya.
Menurutnya, empat poin penting tersebut sudah selaras dengan sejumlah kebijakan yang sudah dibuat pemerintah saat ini. Soal penghematan misalnya, pemerintah Jokowi terus menggaungkan tentang alokasi APBN untuk belanja pegawai diminimalkan. Rrapat-rapat di tempat-tempat mewah dihapus.
“Sejumlah lembaga negara yang kurang produktif juga banyak ditiadakan, belum lagi soal kebijakan pembagian dana tunai (bantalan sosial) bagi masyarakat dengan ekonomi kurang berdaya. Semua ini saya kira relevan dengan apa yang jadi intisari buku Principles for Navigating Big Debt Crises itu," katanya.
Baca juga : Pengamat Sebut Erick Thohir Komitmen Dengan Janjinya
Darmadi menambahkan, bicara soal utang pemerintah saat ini, semua masih dalam batas yang normal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Batas normal itu, bisa dilihat melalui beberapa indikator di mana pemerintah mampu mengelola utang dengan baik. Baik itu, utang luar negeri maupun utang dalam negeri.
Di antaranya, Debt Service Ratio (DSR) mengalami penurunan cukup signifikan dimana data Bank Indonesia (BI), terkait DSR Tier-1 kuartal III-2022 tercatat sebesar 16,9 persen atau turun dari kuartal II-2022 yang sebesar 17,92 persen.
"Ini menunjukan indikator pengelolaan utang kita makin membaik," jelasnya.
Jumlah pinjaman dalam negeri pun, jelas politisi Banteng daerah pemilihan DKI Jakarta ini, masih terbilang rendah yaitu ada di angka Rp 14,74 triliun dari PDB kita yang mencapai dua ribuan triliun.
"Jadi, utang tak cukup dibaca dengan bacaan politis dan pencitraan. Tapi, sekali lagi utang mesti dikelola dan diselesaikan dengan baik. Itu resepnya," tutup Darmadi.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.