RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta Pemerintah mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar menyehatkan perdagangan internasional.
Pemerintah, menurut Said, perlu mengajak dunia mengingatkan WTO agar berjalan sesuai tujuan pembentukannya.
Desakan tersebut dalam rangka merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan terkait pengenaan tarif dagang 32 persen untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS).
"Forum World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan. Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan," ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/4/2025).
Menurutnya, kebijakan Trump tersebut akan berdampak pada perekonomian Indonesia.
Baca juga : INDEF: Pemerintah Harus Segera Negosiasi Perdagangan Dengan AS
"Langkah sepihak AS ini kita khawatirkan membawa petaka global, seperti era Mckinley. Apalagi negara negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko memberikan balasan serupa. Terbaru, Trump juga mengenakan tarif atas barang barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32 persen," katanya dikutip dari parlemen.
"Di dalam negeri, kita juga menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah, seperti penurunan daya beli, serta kondisi pasar saham dan keuangan yang sangat volatile," sambungnya.
Oleh karena itu Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan nondiskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas.
"Serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional," sambungnya.
Said juga meminta Pemerintah mengambil langkah-langkah di dalam negeri, antara lain menjaga produk-produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dan mencari pasar pengganti jika produk-produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.
Baca juga : Anyer Macet Parah, Polisi Sempat Terapkan Sistem Buka Tutup Dan One Way
"Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan," katanya.
Selain itu, Said meminta Pemerintah memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor. Hal ini dinilai sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa.
"Memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir," tambahnya.
Said meminta pemerintah memperluas dan memperdalam skema bilateral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.
"Menyiapkan seperangkat kebijakan contra-cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat," imbuh dia.
Baca juga : Lestari Moerdijat Dorong Pemda Sosialisasikan Persyaratan SPMB 2025
Lebih lanjut, Said mendorong pemerintah memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif serta tetap menjanjikan bagi investor internasional.
"Juga membangun komunikasi publik yang tepercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat dirujuk oleh para pelaku usaha," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.