Sebelumnya
Hal senada dilontarkan anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo. Rudi menegaskan pada prinsipnya Fraksi Nasdem mendukung dan meminta agar permintaan tambahan anggaran bagi MA ini bisa diperjuangkan di Badan Anggaran (Banggar).
Rudi menegaskan, pidato Presiden Prabowo Subianto yang akan menaikkan gaji para hakim harus menjadi panduan moral dan sumber etis kebijakan negara dalam membahas kesejahteraan hakim.
Baca juga : Usulkan Tambahan Anggaran 2026, Erick: Akan Berikan Timbal Balik ke Negara
Harus diakui, kata politisi Fraksi Nasdem ini, kesejahteraan para hakim memang miris. Dan ini terbukti dari berbagai kunjungan kerja Komisi III DPR ke berbagai daerah dimana Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan sulitnya hidup para hakim baik di hakim Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Agama, hingga Peradilan Umum.
"Kalau perlu anggaran MA yang pagu indikatif 2026 Rp 10,8 Triliun itu, bisa dikembalikan ke pagu anggaran sebelum efisiensi (APBN 2025) Rp 12 Triliun. Kalau ini bisa dikembalikan, saya kira angin segar bagi MA," pungkasnya.
Baca juga : Kementan Diminta Cermat Susun Target Cetak Sawah
Sementara itu, Sekretaris MA Sugiyanto menuturkan pagu indiktif MA Tahun 2026 sebesar Rp 10,88 triliun. Besaran pagu tersebut jauh menurun apabila dibandingkan pagu indikatif 2025 sebesar Rp 12,68 triliun. Terhadap pagu 2026 tersebut, MA telah mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 7,68 triliun.
Usulan tambahan itu untuk mendukung penguatan hak keuangan dan fasilitas hakim seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalana dinas, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di MA.
Baca juga : Pengusaha Beras Nakal Harus Dihukum Berat
Adapun program usulan penambahan anggaran MA 2026 ini akan digunakan untuk pembangunan flat rumah dinas hakim pada 212 satuan kerja pengadilan, jaminan kesehatan, transprotasi dan bantuan sewa rumah bagi hakim yang dilantik pada Juli 2025, dan honorarium bagi Hakim Agung.
"Hal tersebut sejalan dengan komitmen Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan hakim yang diungkapkan dalam kesempatan laporan tahunan MA dan pengukuhan hakim beberapa waktu silam," ungkapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.