Kemenkes Minta Proyek Kesehatan Diawasi KPK

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi berbagai proyek besar di sektor kesehatan. Cara ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Permintaan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat melaporkan sejumlah proyek ke Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Budi menegaskan, pengawasan dari KPK diperlukan untuk memastikan anggaran yang dikelola Kemenkes digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, ini prinsip keterbukaan.

“Kami minta didampingi, diawasi dan diberi masukan jika ada indikasi penyimpangan. Kami ingin mencegah potensi penyimpangan dan segera melakukan perbaikan,” ujar Budi.

Baca juga : Golkar-PKB Tak Menolak Wacana Partai Super Tbk

Sejumlah proyek yang dilaporkan ke KPK meliputi program pemeriksaan atau Cek Kesehatan Gratis (CKG), percepatan penanganan Tuberkulosis (TBC), serta pembangunan rumah sakit di daerah tertinggal.

Selain itu, ada juga proyek peningkatan infrastruktur kesehatan yang didanai pinjaman Bank Dunia.

Dijelaskannya, program pemeriksaan kesehatan gratis yang mulai berjalan sejak awal 2025 menjadi salah satu program unggulan Kemenkes.

Program ini bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi.

Baca juga : Polda Metro Larang Konvoi Dan Petasan

Layanan ini mencakup tes kesehatan dasar yang tersedia di berbagai fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Untuk pelaksanaan program ini, Kemenkes mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun.

Selain itu, percepatan penanganan tuberkulosis (TBC) juga menjadi prioritas nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi di dunia, sehingga program ini diharapkan dapat mempercepat eliminasi penyakit tersebut.

Dalam upaya meningkatkan akses layanan kesehatan, Kemenkes juga merancang pembangunan rumah sakit di daerah yang minim fasilitas medis.

Peningkatan infrastruktur kesehatan mencakup pembangunan 10.000 Puskesmas, 514 laboratorium kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota, serta peningkatan fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Baca juga : Tok, PSU Pilgub Papua Disepakati Rp 189 Miliar

“Kami juga akan menyiapkan 514 RSUD di seluruh kabupaten/kota, termasuk pengadaan alat kesehatan yang lebih canggih agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” jelas Budi.

Secara keseluruhan, anggaran yang dikelola Kemenkes untuk berbagai program ini mencapai Rp 10 triliun.

Selain itu, proyek infrastruktur kesehatan yang didanai oleh pinjaman dari Bank Dunia memiliki total anggaran sekitar Rp 60 triliun.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.