RM.id Rakyat Merdeka - Tragedi ambruknya mushalla di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, jadi peringatan penting bagi semua pihak. Pemerintah Pusat maupun Daerah mesti hadir dalam pembangunan pesantren di Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mengatakan, Kementerian Agama harus bisa mendata ponpes-ponpes yang memerlukan tambahan infrastruktur, termasuk bangunan asrama. Jika kapasitasnya sudah berlebihan, sudah jadi tugas Pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan.
Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB itu mengungkapkan, pembangunan pesantren sering kali dilakukan secara mandiri oleh pengelola dengan sumber daya terbatas. Kondisi itu kerap membuat pembangunan dilakukan ala kadarnya tanpa memenuhi standar teknis konstruksi.
Baca juga : Menteri PU Optimis IKN Beres Sesuai Targetnya
“Karena santri terus bertambah, Ponpes membangun seadanya dengan kualitas minim. Seperti tiang pancang tak layak untuk bangunan bertingkat dan tangga tak sesuai standar,” kata Maman di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Untuk itu, Maman mendorong agar Pemerintah Pusat maupun Daerah mengambil peran nyata, baik sebagai fasilitator, pengawas, maupun pemberi bantuan teknis. Pembangunan pesantren adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pengasuh, pengelola, Pemerintah, hingga masyarakat.
“Ponpes banyak berkontribusi untuk bangsa. Dari pesantren banyak lahir SDM unggul yang tidak hanya kuat dari sisi agama, tapi juga berbagai kualitas dan kemampuan lain,” jelas legislator asal Dapil Jawa Barat IX itu.
Baca juga : MenPANRB Dukung Penuh Transformasi Digital ANRI
Lebih jauh, Maman mengingatkan agar pengelola pesantren seluruh Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek akademik atau dakwah, tetapi juga memperhatikan keselamatan fisik bangunan. Infrastruktur yang aman dan layak merupakan syarat mutlak keberlangsungan pesantren.
“Tragedi ini harus jadi momentum memperkuat standar keselamatan di semua lembaga pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun pesantren,” tegas pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat itu.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri menambahkan, pihaknya akan mengawal upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk pemulihan tragedi tersebut. Dalam kondisi saat ini, bantuan dari Pemerintah Pusat untuk para korban jadi hal yang sangat krusial, termasuk biaya pengobatan yang ditanggung penuh.
Baca juga : Petakan Kekuatan Politik, Demokrat Jawa Barat Evaluasi Seluruh DPC
“Termasuk dukungan rehabilitasi bagi keluarga yang ditinggalkan. Komisi VIII siap mendampingi upaya pemulihan,” kata Abidin, Jumat (3/10/2025).
Legislator PDIP itu mengaku prihatin dengan kejadian ini, karena yang jadi korban adalah para santri muda dan melukai banyak generasi penerus umat. Komisi VIII mendorong regulasi yang lebih ketat untuk pembangunan pesantren di seluruh Indonesia.
“Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk memprioritaskan keselamatan dalam pembangunan fasilitas pesantren,” imbuhnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.