BREAKING NEWS
 

Kepala Daerah Banyak Kena OTT

Komisi II: Kegagalan Serius Proses Kaderisasi Parpol

Reporter : AHMAD LATHIF ROSYIDI
Editor : AULIA DARWIS
Jumat, 13 Maret 2026 07:05 WIB
Anggota Komisi II DPR Indrajaya. Foto: Dok. DPR RI

 Sebelumnya 
Di Jepang, terang dia, pelanggaran etika sekecil apa pun dapat memicu tekanan sosial yang besar. Akibatnya, banyak pejabat memilih mengundurkan diri bahkan sebelum proses hukum berjalan. "Mereka merasa malu kepada publik,” jelasnya.

Anggota Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji menambahkan, banyaknya OTT kepala daerah menunjukkan praktik korupsi masih kerap terjadi. Karena itu, perlu dicari akar persoalannya agar kasus serupa tidak terus berulang ke depannya.

“Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Masa kita saban tahun, saban bulan disuguhi berita OTT terus,” keluh Sarmuji dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Baca juga : Pemerintah Kendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah

Sarmuji mengatakan perlu dicari sumber persoalan yang memicu maraknya praktik korupsi. Salah satu kemungkinannya adalah tingginya biaya politik di Indonesia. Termasuk biaya kontestasi politik di tingkat daerah.

Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai rentetan kepala daerah yang terjerat OTT KPK membuktikan tindakan lembaga penegak hukum itu tak cukup menimbulkan efek jera bagi mereka. "Bisa setiap minggu ada OTT, ibarat giliran saja bagi kepala daerah," kata Bima di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Bima menilai perlu ada pembenahan sistem pemilihan kepala daerah hingga pencegahan korupsi. Sebab OTT bukan menjadi salah satu faktor penentu dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga : Tim KPK Nyaris Kehilangan Jejak

"Tinggal kemampuan dari KPK saja semaksimal apa intensitas OTT ini," kata politikus PAN ini.

Dengan itu, Bima melihat, kebutuhan mendesak saat ini adalah untuk membenahi sistem dari hulu ke hilir. Mulai dari sistem pemilihan kepala daerah, sistem pencegahan korupsi, remunerasi hingga penegakan hukum. TIF

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Jumat, 13 Maret 2026 dengan judul "Kepala Daerah Banyak Kena OTT, Komisi II: Kegagalan Serius Proses Kaderisasi Parpol"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense