RM.id Rakyat Merdeka - Kalangan anggota DPR mengapresiasi capaian Pemerintah dalam menurunkan angka putus sekolah dalam lima tahun terakhir. Ini membuktikan komitmen serius dalam menjaga akses belajar bagi anak. Tapi, capaian itu boleh membuat Pemerintah berpuas diri.
Data tahun ajaran 2020/2021 hingga 2024/2025 menunjukkan penurunan angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan di Indonesia. Total siswa putus sekolah pada tahun ajaran 2024/2025 tercatat sebanyak 66.866 jiwa. Angka itu mengalami penurunan sekitar 20,1 persen jika dibandingkan data tahun ajaran 2020/2021 yang mencapai 83.724 siswa.
Anggota Komisi X DPR Muhammad Hilman Mufidi mengatakan, capaian ini membuktikan adanya upaya serius Pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. "Kerja keras ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga keberlanjutan proses belajar di sekolah. Sinergi yang kuat jadi kunci utama dalam menekan angka siswa yang berhenti sekolah," jelasnya, Kamis (7/5/2026).
Baca juga : Jaga Rupiah Tetap Perkasa, Pemerintah Batasi Pembelian Dolar
Meski begitu, Hilman mengingatkan Pemerintah tidak cepat berpuas diri. Pasalnya, angka putus sekolah yang hingga saat ini masih menyentuh puluhan ribu siswa merupakan tantangan besar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus terus bekerja keras untuk menuntaskan masalah krusial ini.
Menurutnya, setiap anak Indonesia berhak memperoleh layanan pendidikan layak serta berkelanjutan di sepanjang kehidupan mereka. Berbagai faktor penyebab anak putus sekolah mulai dari persoalan ekonomi hingga akses sosial harus ditangani komprehensif. Upaya ini dilakukan agar tidak ada lagi hambatan bagi anak dalam menempuh pendidikan.
Jumlah siswa putus sekolah, sambungnya, harus dicegah secara maksimal agar anak-anak Indonesia mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Langkah antisipasi itu akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. “Pendidikan berkualitas jadi fondasi utama untuk membangun kemajuan bangsa yang berkelanjutan,” ucapnya.
Baca juga : Jaga Laju Pertumbuhan, Pemerintah Siapkan Gaji Ke-13, B50 Dan Percepatan Bansos
Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayanti menegaskan, negara wajib hadir memberi jaminan konkret bagi akses pendidikan. Tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang terpinggirkan dari sekolah karena alasan apa pun. Pendidikan merupakan hak dasar yang harus disediakan melalui fasilitas sangat layak.
Keadilan dalam kualitas pendidikan bagi seluruh anak bangsa juga harus jadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. Karena tantangan saat ini bukan hanya soal akses, melainkan upaya menghilangkan ketimpangan yang terlalu dalam. Perhatian khusus sangat dibutuhkan terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah 3T.
Esti menekankan, anak-anak tidak boleh lagi terhalang untuk bersekolah karena faktor ekonomi maupun lokasi geografis yang sulit. Keterbatasan infrastruktur pendidikan juga harus segera diatasi agar distribusi akses belajar merata. “Negara punya tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh hambatan fisik itu bisa segera dihilangkan secara total,” ujarnya.
Baca juga : Gerindra Apresiasi Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK
Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan regulasi baru melalui kebijakan lintas sektor yang jauh lebih terintegrasi. Aturan itu tertuang dalam PP Nomor 3 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 26 Januari 2026. Kebijakan itu dirancang untuk memastikan penanganan anak tidak sekolah.
Regulasi itu bertujuan memastikan penanganan anak tidak sekolah dilakukan secara lebih sistematis serta terukur oleh lembaga terkait. Langkah ini menyatukan visi berbagai kementerian dalam memenuhi hak dasar warga negara. Karena pendidikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara konkret oleh Pemerintah untuk rakyat.
Aturan itu secara khusus juga menyasar kelompok anak rentan seperti di daerah khusus hingga korban kekerasan. Intervensi mencakup sembilan kategori termasuk pekerja anak, anak jalanan, serta pelaku perkawinan usia dini. Pendekatan pencegahan dilakukan melalui penguatan layanan pendidikan serta kapasitas satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.