RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini. Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah struktur ekonomi nasional yang selama dua dekade terakhir masih bergantung pada pembiayaan luar negeri berbasis valuta asing (valas).
Menurut Kamrussamad, kondisi tersebut tercermin dari neraca transaksi berjalan Indonesia yang dalam jangka panjang lebih sering mengalami defisit.
“Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya,” kata Kamrussamad di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jumat ditutup turun 4,2 persen ke level 5.594. Sementara nilai tukar rupiah berada di kisaran lebih dari Rp18.000 per dolar AS.
Kamrussamad menilai salah satu langkah yang dapat segera dilakukan Pemerintah adalah mengaktifkan kembali skema Local Currency Settlement (LCS). Skema transaksi bilateral antarnegara menggunakan mata uang lokal tersebut telah disepakati Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang, seperti Tiongkok, Jepang, Malaysia, dan negara lainnya.
Menurutnya, pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral dapat mengurangi kebutuhan penggunaan dolar AS sehingga tekanan terhadap cadangan devisa dan nilai tukar rupiah dapat diminimalkan.
Baca juga : Transaksi Melonjak 309 Persen, LCT Jadi Strategi BI Perkuat Nilai Tukar Rupiah
Ia menjelaskan, penguatan LCS menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun ketahanan ekonomi nasional. Dengan semakin banyak transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal, Indonesia akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah dinamika ekonomi global.
Karena itu, pelemahan rupiah saat ini harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan struktur ekonomi secara menyeluruh. Selain mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis valas, Pemerintah perlu memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan devisa secara berkelanjutan.
Kamrussamad optimistis berbagai kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah, termasuk implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan cadangan devisa nasional. Namun, hasilnya memang tidak dapat dirasakan secara instan dan membutuhkan waktu.
Ia meyakini kombinasi antara penguatan cadangan devisa, optimalisasi LCS, dan perbaikan struktur ekonomi nasional akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas rupiah ke depan.
“Kita harus memperkuat fondasi ekonomi kita sendiri. Kalau struktur ekonominya semakin kuat, maka rupiah akan lebih tahan menghadapi berbagai tekanan eksternal,” ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Marwan Jafar, menyoroti derasnya arus modal keluar yang mencatatkan jual bersih hingga Rp66,20 triliun sepanjang tahun berjalan 2026. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena terjadi secara spesifik di Indonesia, sementara bursa saham negara berkembang lain seperti Taiwan dan Vietnam justru tumbuh positif.
Baca juga : Kapal Tenggelam di Malaysia, Legislator Prihatin PMI Jadi Korban
“Sebenarnya investor global tidak sedang menjauhi pasar negara berkembang, tetapi secara spesifik mengurangi eksposur investasi mereka di Indonesia,” ujar Marwan di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Marwan menerangkan, berdasarkan Indeks iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO), Indonesia mencatat return minus 28,6 persen sejak awal 2025. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada kemampuan ekonomi untuk tumbuh, melainkan menurunnya kredibilitas dan kepastian hukum Indonesia di mata pasar.
Ia menyebut sejumlah faktor yang membuat investor global mulai menjauhi pasar modal domestik, antara lain penyusutan daya beli kelas menengah, tekanan terhadap rupiah, outlook negatif dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan Fitch Ratings, serta tingginya risiko komunikasi kebijakan Pemerintah.
Selain itu, pasar keuangan dalam beberapa waktu terakhir kerap dikejutkan oleh regulasi-regulasi krusial yang muncul secara mendadak tanpa koordinasi dan komunikasi publik yang matang. Menurut Marwan, saat pelaku pasar tengah beradaptasi dengan implementasi kebijakan badan baru Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE), Pemerintah kembali meluncurkan aturan baru terkait pajak UMKM.
“Kebijakan ini memberikan pukulan beruntun bagi kenyamanan berinvestasi,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Marwan menilai pasar saat ini sebenarnya tidak lagi mencari alasan untuk menjual saham mereka, melainkan mencari alasan untuk berhenti menjual. Karena itu, tugas Pemerintah adalah memberikan alasan tersebut melalui kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten.
Baca juga : Ketahanan Energi RI Terbaik Kedua Dunia
Ia mendesak Pemerintah dan otoritas moneter agar segera mengeksekusi sejumlah langkah taktis sebelum penilaian indeks oleh pelaku global penting seperti FTSE Russell dan MSCI pada pertengahan Juni mendatang.
Langkah yang dimaksud antara lain menghentikan pengumuman regulasi baru yang bersifat restriktif atau membatasi secara mendadak.
“Setiap cetak biru kebijakan ekonomi makro harus dikomunikasikan secara transparan, terukur, dan memiliki lini masa yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi negatif,” tegasnya.
Marwan juga meminta Bank Indonesia mengoptimalkan seluruh instrumen moneter guna menahan laju pelemahan rupiah yang berpotensi memicu kepanikan sistemik di sektor riil.
Selain itu, Pemerintah dinilai wajib memberikan jaminan pengelolaan fiskal yang kredibel dan akuntabel guna mempertahankan peringkat investment grade dari S&P Global Ratings yang saat ini masih stabil.
“Yang terpenting lagi adalah memitigasi dampak dari outlook negatif Moody’s dan Fitch,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.