RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XII DPR Ahmad Junaidi Auly mengingatkan, perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan semata. Masalah itu telah bertransformasi jadi ancaman daya tahan ekonomi masyarakat secara nyata seperti merusak produktivitas pertanian, ketersediaan air bersih, dan lainnya.
Untuk itu, Junaidi menilai Program Kampung Iklim (ProKlim) dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) harus memasuki fase baru. Instrumen pembangunan itu wajib mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan partisipasi publik. Itu sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dari tingkat dasar kampung serta komunitas lokal.
Menurutnya, keberhasilan ProKlim tidak lagi diukur hanya dari banyaknya jumlah kampung terdaftar. “Indikator utamanya adalah seberapa besar kemampuan masyarakat menghadapi banjir, kekeringan, kenaikan suhu, ancaman pangan, serta tekanan ekonomi,” katanya, Minggu (21/6/2026).
Junaidi mendorong agar pelaksanaan ProKlim disertai kebijakan untuk memperkuat pemerataan kapasitas antardaerah. Pemerintah harus mampu menghadirkan dukungan pendanaan yang memadai, pendampingan teknis secara berkala, serta kolaborasi lintas sektor secara aktif dan berkelanjutan di lapangan.
Baca juga : Komisi XII DPR Ingatkan, Perubahan Iklim Masuk Fase Krisis
Menurutnya, ProKlim harus jadi investasi pembangunan yang memperkuat daya tahan masyarakat sejak dari tingkat kampung. Ketika warga semakin siap menghadapi berbagai ancaman risiko perubahan iklim, sesungguhnya Indonesia sedang membangun fondasi ketahanan nasional. “Upaya itu dilakukan secara berkelanjutan langsung dari bawah,” katanya.
Senada, Anggota Komisi XII DPR Andi Ridwan Wittiri menegaskan, penguatan ProKlim merupakan langkah strategis untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di tingkat lokal. Pasalnya, fenomena alam ini bukan lagi ancaman masa depan melainkan persoalan nyata yang tengah dirasakan langsung masyarakat.
Fenomena perubahan iklim, kata Ridwan, hadir lewat cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga penurunan kualitas lingkungan hidup. Karena itu, keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menghadirkan solusi berkelanjutan. “ProKlim jadi salah satu langkah konkret yang dapat memperkuat kesadaran warga saat menghadapi dampaknya,” ujarnya.
Keberhasilan ProKlim, sambung Ridwan, sangat ditentukan oleh aksi nyata masyarakat di tingkat lokal. Langkah konkret mulai dari pengelolaan sampah mandiri, penghijauan lingkungan, hingga konservasi air harus terus ditingkatkan. Transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan juga jadi pilar utama dalam menciptakan kawasan tempat tinggal yang tangguh.
Baca juga : Ekspor SDA Melalui PT DSI Dukung Kemandirian Industri
Generasi muda, komunitas lingkungan, serta Pemda diajak untuk terus membangun kolaborasi erat. Isu perubahan iklim harus jadi perhatian bersama karena berkaitan dengan kualitas hidup masa depan. “Kesadaran menjaga alam ini harus dimulai konsisten dari unit terkecil yaitu keluarga dan lingkungan sekitar kita,” ucapnya.
Sejalan dengan tujuan itu, Deputi KLH/BPLH Ary Sudijanto ingin memperkuat kapasitas Pemda dalam menyelenggarakan inventarisasi serta pelaporan emisi GRK. Langkah ini memiliki urgensi ekonomi dan reputasi bisnis. Terutama dalam mendukung perdagangan internasional yang menuntut penerapan prinsip ekonomi rendah karbon global saat ini.
Penyelenggaraan inventarisasi GRK subnasional menunjukkan perkembangan positif. Pada 2024 tercatat 29 laporan daerah disampaikan, lalu pertengahan 2025 masuk 12 laporan. “Namun, KLH/BPLH menilai kualitas data dan koordinasi daerah harus terus diperkuat agar menghasilkan data emisi yang transparan serta akurat bagi kebijakan nasional,” katanya.
Perubahan iklim merupakan tantangan global yang dampaknya dirasakan hingga ke tingkat lokal. Akibat peningkatan suhu dan perubahan pola hujan, masyarakat di berbagai daerah harus bersiap menghadapi berbagai ancaman bencana. Untuk menjawab tantangan itu, KLH/BPLH secara resmi menginisiasi program aksi nyata ProKlim.
Baca juga : Revisi UU Kehutanan, Komisi IV Mau Perkuat Peran Masyarakat
ProKlim adalah program nasional untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan Pemda dalam adaptasi perubahan iklim serta mitigasi emisi gas rumah kaca atau GRK. Program ini mendorong aksi nyata berbasis komunitas di tingkat desa untuk memperkuat ketahanan warga sekaligus menurunkan emisi itu secara kolektif.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.